Periode Kedua Pimpin Surabaya, Wali Kota Eri Siapkan 9,67 Triliun Untuk Atasi Banjir

TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi membeberkan sejumlah program pembangunan infrastruktur yang akan dikerjakannya di periode kedua dia memimpin Surabaya.

Satu di antaranya, rencana keberlanjutan penyelesaian banjir di Kota Pahlawan.

Memberikan pidato sambutan Wali Kota Surabaya masa jabatannya 2025 -2030 di DPRD Surabaya, Cak Eri mengungkapkan pembangunan sejumlah infrastruktur akan masuk dalam skala prioritas. Di antaranya, penyelesaian banjir di Surabaya.

Tak hanya penyelesaian saluran utama, Pemkot Surabaya juga telah menerima usulan dari warga soal usulan pembangunan saluran. Total, Pemkot menerima 3.764 usulan.

Besarnya usulan tersebut menjadi tantangan fiskal Pemkot Surabaya.

"Penanganan banjir di Surabaya diperkirakan akan menghabiskan sekitar Rp9,6 triliun yang 90 persen di antaranya akan dibangun di perkampungan," kata Eri Cahyadi, Senin (3/3/2025).

Selain penyelesaian banjir, Pemkot Surabaya juga akan membangun infrastruktur jalan di 2.998 skala kampung yang tersebar di beberapa perkampungan.

Apabila ditambah dengan 64 ruas jalan skala kota dan pelebaran jalan Wiyung, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp10,6 triliun.

Wali Kota Eri mengakui, besarnya kebutuhan anggaran tersebut tak bisa diselesaikan dengan setahun anggaran saja. Mengingat, besar APBD Surabaya setahun hanya mencapai sekitar Rp12 triliun saja.

Sehingga, Pemkot Surabaya akan terlebih dahulu berembuk dengan DPRD Surabaya untuk menentukan prioritas penyelesaian banjir di masing-masing wilayah.

"Kita nanti akan berhitung, mau diselesaikan dalam berapa lama," kata Cak Eri.

Semakin cepat target penyelesaian banjir, maka akan semakin besar biaya yang dibutuhkan. Begitu pula sebaliknya.

"Kalau mau diselesaikan dalam satu tahun, maka [sebagian besar] anggaran akan kita larikan ke sana. Sehingga, [pos anggaran] mana yang harus kita hilangkan," katanya.

Wali Kota Eri memastikan tak akan mengorbankan pos anggaran lain untuk menyelesaikan banjir. Misalnya, dengan menghapus pos anggaran pendidikan, kesehatan, maupun sosial.

"Kalau mau anggaran digunakan untuk [penanganan] banjir semua, [anggaran] sekolah gratis hilang. [Anggaran] kesehatan hilang. Mau orang Surabaya seperti itu? Tentu tidak. Sehingga, ini kita gunakan dengan bijak," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.