LIPSUS - Pelaku EO dan MC Belum Khawatir dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran

TRIBUNMATARAMAN.COM I BLITAR - Pelaku event organizer (EO) dan master of ceremony (MC) belum terlalu khawatir dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat di daerah.

Sampai sekarang, mereka mengaku belum merasakan dampak kebijakan tersebut di daerah.

Seperti diungkapkan Cressida Windia atau akrab disapa Adit, pelaku usaha EO di Kota Blitar.

Baca juga: LIPSUS - Terdampak Efisiensi Anggaran, Bisnis MICE Perlu Mendapat Proteksi

Adit mengatakan, saat ini, belum merasakan dampak dengan kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah pusat.

"Pelaku EO harus kreatif. Sampai sekarans belum ada dampaknya. Kalaupun nanti ada dampaknya, kami harus lebih kreatif, mungkin dengan cara mencari sponsor dari swasta untuk menyelenggarakan event," kata Adit, Selasa (18/2/2025).

Selama ini, Adit sering menjadi langganan dinas di Pemkot Blitar untuk menyelenggarakan beberapa event besar seperti Bazar Djadoel dan BEN Carnival.

Adit belum tahu apakah kebijakan efisiensi anggaran juga akan mempengaruhi penyelenggaraan sejumlah event di daerah.

"Kami juga masih menunggu. Apakah kebijakan itu akan mempengaruhi penyelenggaran event di daerah, kami belum tahu," ujarnya.

Adit berharap event yang menjadi ikon daerah bisa tetap diselenggarakan. Karena penyelenggaraan event penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Penyelenggaraan event memiliki multi efek terhadap ekonomi masyarakat mulai dari UMKM, pelaku seni, perhotelan, dan pelaku wisata lainnya.

"Apalagi seperti Kota Blitar yang tidak punya sumber daya alam. Salah satu cara menarik orang datang ke Kota Blitar dengan mengadakan event," ujarnya.

Namun, apapun kebijakan yang ditetapkan pemerintah, Adit tetap mendukung.

Kalaupun nantinya ada pengurangan penyelenggaran event karena ada penghematan anggaran, Adit tetap mengikutinya.

"Kalau kami, bisa mencari sponsor dari swasta untuk mengadakan event. Terutama untuk perkembangan produk UMKM," katanya.

Hal sama dikatakan, Andreas (37), salah satu MC yang juga menjadi langganan acara di dinas pemerintahan.

Andreas mengaku tidak begitu khawatir dengan kebijakan efisiensi anggaran. Karena, selain melayani job di acara pemerintahan, Andreas juga banyak mendapat job dari swasta.

"Terus terang saya jarang menerima job dari pemerintah, karena gaji MC di pemerintah itu sekitar Rp 500.000-Rp 750.000. Sementara fee saya jadi MC di Blitar sudah Rp 2 jutaan," katanya, Senin (17/2/2025).

"Jadi kalau saya di-job sama pemerintahan, itu berarti mereka benar-benar butuh aku dan mau acaranya dikemas seperti style saya," lanjutnya.

Dikatakannya, mungkin ke depan, kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak kepada pelaku usaha pariwisata termasuk MC.

Namun, saat ini, Andreas masih belum merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

"Yang jelas, saya tetap mengantisipasinya. Kalau event di pemerintahan sepi, saya akan menggenjot event di swasta," katanya.

(samsul hadi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer