Pil Pahit Efisiensi Anggaran

LIPSUS - Terdampak Efisiensi Anggaran, Budy Catering Putar Siasat Demi Hindari Opsi PHK Karyawan

Di tengah dampak kebijakan efisiensi anggaran, pengusaha catering di Kediri menghindari opsi PHK.

Penulis: Isya Anshori | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/isya anshori
TERUS BERJUANG - Eko Budi Wasono, pemilik Budy Catering di Desa Tertek Kecamatan Pare saat menyiapkan makanan pesanan klien. Di tengah dampak kebijakan efisiensi anggaran, Eko menghindari opsi melakukan PHK Karyawan 

TRIBUNMATARAMAN.COM | KEDIRI - Kediaman Eko Budi Wasono di kecamatan Desa Tertek Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, tampak sibuk , Sabtu (15/2/2025) sore.

Di sana, di dapurnya terbentang meja besar terbuat dari aluminum.

Di atas meja tersebut, berbagai bahan masakan sudah siap untuk diolah. Seorang perempuan berusia kira-kira 60 tahun, tampak cekatan meramu berbagai bahan masakan yang ada.

Baca juga: LIPSUS - Anggaran Pemda Dipangkas, Industri Perhotelan di Wilayah Mataraman Was-Was

Di bagian sisi dapur yang lain, beberapa perempuan yang lebih muda, terlihat mempersiapkan kotak-kotak kardus. Hari itu mereka harus menyiapkan pesanan makanan dari klien.

Selain ibu-ibu, beberapa pemuda juga membersihkan bahan baku makanan seperti bawang merah dan putih untuk diolah menjadi bumbu dapur. 

Di sela-sela pekerjaan itu nampak pria berkaos hitam dengan badan agak sedikit gempal sedang mengarahkan ibu-ibu yang tengah sibuk memasak.

Dialah Eko Budi Wasono, pengusaha catering dengan brand Budy Catering.

Dalam pembicaraan santai dengan jurnalis Tribunmtaraman.com, Eko mengakui bahwa dirinya pun khawatir pada dampak kebijakan efisiensi anggaran.

“Meski sampai saat ini belum terasa signifikan (dampaknya),” kata Eko.

Dia menyebutkan, umumnya, di bulan Januari dan Februari, instansi-instansi pemerintahan masih melakukan perencanaan anggaran.

“Jadi pesanan catering masih relatif sedikit,” lanjutnya.

Sejak lama, Budy Catering mendapat kepercayaan untuk menyediakan makanan dari beberapa OPD dan Satker di Kabupaten Kediri. Di antaranya dari bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kominfo, Biro Pembangunan, Inspektorat, dan BKD kabupaten Kediri.

Namun, belakangan jumlah pesanan dari instansi-instansi tersebut terasa berkurang. Kendati demikian, Eko tak mau berdiam diri alias pasrah.

Saat pesanan dari instansi pemerintahan berkurang, dia harus memaksimalkan penjualan ke klien dari sektor swasta. Misalnya perusahaan atau individu.

"Meskipun ada pengurangan pesanan dari dinas, kami masih bisa mendapatkan pemasukan dari penjualan di luar sektor pemerintahan," tambahnya. 

Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved