Pil Pahit Efisiensi Anggaran

LIPSUS - Terdampak Efisiensi Anggaran, Budy Catering Putar Siasat Demi Hindari Opsi PHK Karyawan

Di tengah dampak kebijakan efisiensi anggaran, pengusaha catering di Kediri menghindari opsi PHK.

Penulis: Isya Anshori | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/isya anshori
TERUS BERJUANG - Eko Budi Wasono, pemilik Budy Catering di Desa Tertek Kecamatan Pare saat menyiapkan makanan pesanan klien. Di tengah dampak kebijakan efisiensi anggaran, Eko menghindari opsi melakukan PHK Karyawan 

Untuk menghadapi kemungkinan penurunan pesanan akibat efisiensi anggaran, Budy Catering menyesuaikan harga jual sesuai dengan biaya produksi. Karena itu dia sangat berharap agar harga kebutuhan pokok di pasar juga stabil, sehingga biaya produksi tak membengkak, dan berdampak pada penurunan kualitas makanan yang mereka buat.

Hal ini dilakukan agar mereka tidak sampai dihadapkan pada opsi melakukan PHK atau mengurangi jumlah karyawan. Dia menyebut, saat ini Budy Catering memiliki sekitar 40 karyawan.

Rata-rata karyawan yang Budi rekrut adalah dari tetangga sekitar yaitu ibu dan remaja. Mereka kebanyakan adalah janda, anak yatim dan putus sekolah. 

Budi yang telah lama bergelut di bidang kuliner mengaku tak tega jika dampak efisiensi anggaran ini nantinya akan bisa merumahkan mereka.

Sebab ia telah menganggap para karyawan yang bekerja adalah sebagai keluarganya. 

"Kami menerapkan sistem kekeluargaan. Banyak karyawan kami adalah ibu-ibu janda, yatim, dan putus sekolah. Saat ini ada sekitar 40 karyawan yang bekerja dengan kami," ungkapnya. 

Budy lebih memilih berharap harga bahan pokok di pasar tetap stabil daripada mengeluhkan dampak efisiensi anggaran terhadap industri katering miliknya.

Meskipun kebijakan efisiensi anggaran akan diterapkan pemerintah, ia tetap mendukungnya secara penuh.

"Kami mendukung kebijakan pemerintah, tetapi stabilitas harga bahan baku juga penting agar usaha kami tetap bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Putar Siasat

Opsi PHK juga dihindari pengusaha hotel yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran. 

General Manager Favehotel Kediri, Kasila Arimba Grace, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah harus tetap diikuti, meskipun memberikan dampak serius bagi industri perhotelan dan pariwisata. Namun, menurutnya, pelaku usaha tidak bisa hanya pasrah tanpa mencari solusi alternatif.

"Kami belum bisa mengukur dampaknya secara maksimal karena Januari dan Februari memang periode paceklik bagi hotel. Namun, Alhamdulillah, hingga saat ini masih cukup baik," katanya, Senin (17/2/2025). 

Kasila menambahkan, sektor perhotelan masih mendapat pemasukan dari pasar pemerintahan, dan bahkan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Biasanya, di awal tahun, baik pemerintah maupun perusahaan swasta mulai menjalankan anggaran mereka, sehingga tingkat okupansi hotel pun meningkat. 

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved