KPU Kabupaten Kediri Apresiasi Pilkada 2024 yang Berlangsung Tanpa Sengketa

TRIBUNMATARAMAN.COM | KEDIRI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri memberikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Berkat kerja sama yang baik antara penyelenggara, peserta, serta media massa, proses pemilihan di Kabupaten Kediri berlangsung aman, damai, dan tanpa sengketa.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menyampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik atau gugatan dari pihak mana pun.

Dia menilai, peran semua pihak termasuk media sangat besar dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat, sehingga menciptakan suasana demokrasi yang kondusif.

"Alhamdulillah, angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Kediri meningkat menjadi 72 persen dibandingkan sebelumnya yang hanya 65,7 persen. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi semakin baik, dan tentu media memiliki andil besar dalam peningkatan ini," jelasnya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 di Punden Mbah Tugu, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa (18/2/2025) sore.

Nanang juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Kediri menjadi salah satu dari 12 kabupaten/kota di Jawa Timur yang tidak mengalami sengketa dalam Pilkada 2024.

Hal ini, menurutnya, menjadi pencapaian yang patut diapresiasi, mengingat dalam proses pemilihan sering kali muncul berbagai dinamika politik yang bisa berujung pada gugatan.

"Masuknya Kabupaten Kediri dalam 12 besar daerah tanpa sengketa Pilkada di Jawa Timur adalah prestasi yang patut dibanggakan. Ini menandakan bahwa masyarakat semakin matang dalam berdemokrasi dan mampu menerima hasil pemilu dengan legowo demi kemajuan daerah," tambahnya.

Selain mengapresiasi peran media, Nanang juga menyampaikan permohonan maaf kepada para jurnalis yang telah meliput jalannya Pilkada 2024 jika dalam proses komunikasi ada hal yang kurang berkenan. Dia berharap evaluasi dari berbagai pihak dapat semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depannya.

Sementara itu, Hari TW, selaku fasilitator dalam FGD tersebut menjelaskan pentingnya mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada. Dia menanyakan kepada peserta apakah pelaksanaan Pilkada sudah sesuai dengan harapan masyarakat serta mengidentifikasi faktor yang mendukung kesuksesan pemilu di Kabupaten Kediri.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur implementasi kebijakan dan regulasi pemilu di daerah serta menggali berbagai tantangan yang muncul selama proses Pilkada. Dengan demikian, kita bisa merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk Pilkada mendatang," jelas Hari.

Dalam diskusi tersebut, beberapa peserta mengusulkan agar KPU lebih tegas dalam mengelola debat publik. Menurut mereka, seharusnya moderator dari KPU dapat mengendalikan jalannya debat agar tetap fokus pada visi dan misi calon, bukan menyerang kehidupan pribadi kandidat.

Selain itu, muncul pula saran agar dalam evaluasi semacam ini ke depan turut menghadirkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri. Dengan demikian, penyelenggara dan pengawas pemilu dapat bersama-sama merancang strategi untuk mencegah praktik negatif seperti kampanye hitam yang masih ditemukan di beberapa daerah saat Pilkada 2024.

(Isya Anshori/TribunMataraman.com)

editor: eben haezer