BREAKING NEWS - Mahasiswa di Kota Malang Unjuk Rasa Tolak Kebijakan Efisiensi Anggaran

TRIBUNMATARAMAN.COM | MALANG - Gabungan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Malang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Selasa (18/2/2025).

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran.

Mahasiswa menilai, kebijakan efisiensi tidak tepat dan justru menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Sektor pendidikan yang harusnya diprioritaskan justru jadi sasaran efisiensi anggaran.

"Lebih memikirkan isi perut daripada isi kepala," teriak mahasiswa di lokasi, Selasa (18/2/2025).

Daniel Alexander Siagian, salah satu orator yang berada di lokasi menjabarkan pada 22 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Instruksi tersebut mengarahkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

"Namun, kebijakan ini telah memicu berbagai reaksi dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa dan pemerintah daerah. Mereka menilai bahwa pemangkasan anggaran ini dapat berdampak negatif pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penanganan kemiskinan," ujar Daniel. 

Selain itu, pengunjuk rasa juga mengkritisi seratus hari kinerja Kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Massa aksi menilai pemerintahan tidak efektif serta selayaknya melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh kabinet Prabowo-Gibran yang terkenal dengan sebutan kabinet gemuk.

"Pada pada akhirnya fakta tersebut menunjukkan bahwa kebobrokan di sisi pemerintahan terus terjadi dari segala sektor dari sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, agraria, hak asasi manusia, lebih-lebih lagi dari sektor Proyek Strategis Nasional yang saat ini belum tepat sasaran," papar Daniel.

Berikut sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa:

1. Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya menuntut cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak berpihak terhadap rakyat. Memprioritaskan anggaran pendidikan agar sesuai dengan amanat konstitusi.
2. Memprioritaskan anggaran kesehatan dengan tidak memotong anggaran kesehatan. Menuntut pemerintah hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena tidak tepat sasaran dan memberatkan anggaran.
3. Menghentikan militerisasi dan represifitas aparat serta tolak revisi Undang-undang TNI & Polri. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membuat sengsara rakyat dan lingkungan serta cabut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021.
4. Usut tuntas pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini. Adili pelakunya. Negara wajib menjamin hak rakyat. Tetapkan Tragedi Kanjuruhan dan pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.
5. Hapuskan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan. Menolak revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Meminta perlindungan dan jaminan pegawai dan pekerja serta hentikan politik upah murah
6. Tangkap dan miskinkan koruptor dan sahkan undang-undang perampasan aset. Rampingkan Kabinet Gemuk dan Revisi UU Kementerian demi efisiensi anggaran sejati serta hentikan liberalisasi agraria dan wujudkan reforma agraria sejati serta sahkan Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat

Baca juga: Demo Tolak Efisiensi Anggaran di Kota Malang Diwarnai Aksi Bakar Foto Prabowo-Gibran

(Benni Indo/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer