Cegah Wabah PMK Merebak, DKPP Kota Kediri Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Pasar Hewan

TRIBUNMATARAMAN.COM | KEDIRI - Guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri gencar melakukan penyemprotan disinfektan di pasar hewan Muning.

Penyemprotan desinfektan ini merupakan upaya mencegah penyebaran PMK pada hewan ternak yang saat ini menjadi kekhawatiran di beberapa daerah.

Kepala DKPP Kota Kediri, Moh. Ridwan, menyebutkan penyemprotan dilakukan bersama tim gabungan dari TNI, Polri, PD Pasar Joyoboyo, BPBD, dan kelurahan. Ridwan turut memantau langsung kegiatan di lapangan.

"Kami sudah mulai penyemprotan mulai kemarin. Sampai saat ini, berdasarkan laporan masyarakat, sudah ada 34 kasus PMK di Kota Kediri yang tersebar di tiga kecamatan," kata Ridwan, Sabtu (11/1/2025).

Ridwan menambahkan, kasus PMK pertama kali ditemukan di Kota Kediri pada 20 Desember 2024 lalu.

"Alhamdulillah, dari pantauan kami, beberapa hewan sudah ada yang sembuh. Kami akan terus memantau selama beberapa hari ke depan untuk memastikan semua hewan ternak dalam kondisi aman," jelasnya.  

Menurut Ridwan, penyemprotan disinfektan merupakan langkah efektif untuk memutus rantai penyebaran PMK, terutama di musim hujan seperti sekarang.

"Pasar hewan adalah tempat berkumpulnya berbagai jenis hewan, sehingga penyemprotan ini cukup efektif untuk mencegah penularan," jelasnya.  

Selain itu, Ridwan mengimbau para peternak untuk turut melakukan penyemprotan secara mandiri di kandang masing-masing.

Pihaknya juga mengingatkan agar para peternak lebih waspada dengan menjaga kebersihan kandang, memberi pakan yang baik, serta tidak membeli hewan yang belum divaksin.  

Menurut Ridwan, terkait keputusan apakah akan dilakukan penutupan pasar hewan sementara atau penyemprotan pada hewan yang berasal dari luar kota masih dalam koordinasi lebih lanjut.

"Keputusannya bisa berupa penutupan pasar hewan sementara atau penyemprotan pada hewan yang berasal dari luar kota," terang Ridwan.  

Ridwan juga mengajak masyarakat untuk melaporkan kasus PMK secara aktif. Masyarakat bisa menghubungi layanan pengaduan di nomor 081335641546, atau masyarakat bisa langsung datang ke kantor DKPP selama jam kerja.  

(Luthfi Husnika/TribunMataraman.com)

editor: eben haezer