Siapkan Program 1 RW 1 Nakes, Surabaya Terverifikasi Kota Sehat dengan Akreditasi WHO Asia Tenggara

TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA - Kota Surabaya resmi bergabung ke dalam Healthy City Network atau Jaringan Kota Sehat dengan akreditasi WHO SEARO.

Pengakuan ini diberikan atas komitmen dan inisiatif Kota Surabaya dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan seluruh warganya.

World Health Organization South-East Asia Regional Office secara resmi menerbitkan Letter of Recognition atau surat pengakuan untuk Kota Surabaya.

Letter of Recognition ditujukan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 27 November 2024 lalu.

Melalui surat tersebut, WHO mengapresiasi berbagai program dan kegiatan Pemkot Surabaya dalam mengembangkan Kota Sehat Surabaya.

Hal ini sesuai norma dan pedoman dari organisasi kesehatan dunia PBB.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjabarkan, pengakuan ini merupakan kehormatan besar bagi warga Surabaya.

"Sejak awal, kami berkomitmen meningkatkan kualitas hidup, derajat kesehatan, dan kesejahteraan seluruh warga Surabaya tanpa terkecuali," kata Wali Kota Eri, Jumat (3/1/2025).

"Langkah ini bukan tentang pengakuan internasional. Namun, demi mewujudkan kota yang sehat, sehingga setiap warganya memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, lingkungan bersih dan nyaman, serta dukungan sosial kuat berbasis komunitas,” lanjutnya.

Surabaya telah memenuhi indikator penilaian akreditasi WHO SEARO Kawasan Asia Tenggara.

Di antaranya, perkampungan di Kota Pahlawan telah menghitung dan memetakan sanitasi seperti dengan adanya jamban.

Kedua, kebutuhan air bersih sudah mencapai 99 persen. Ketiga, terkait dengan aliran-aliran air, atau saluran-saluran.

Keempat, untuk penanganan penyakit, maka pemkot mendirikan 1 RW 1 Nakes (R1N1) dan Pustu (Puskesmas Pembantu).

"Kami tidak boleh terlena, jadi akan kami gas lagi yang sudah berjalan. Sebelumnya, saya masih dengar ketika ada R1N1 ambil obatnya ke puskesmas. Ini tidak boleh, 2025 nanti kami tata lagi,” tegasnya.

Kota Sehat menurut WHO yakni harus menempatkan kesehatan, kesejahteraan sosial, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan di pusat kebijakan strategi.