Ketua Komisi A DPRD Jatim Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Kajian Harus Komprehensif

TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA - Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD saat ini tengah bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan agar ada perbaikan sistem politik di Indonesia.

Wacana ini pun mendapat sambutan positif dari Komisi A DPRD Jatim. 

Meski demikian, Komisi yang membidangi urusan pemerintahan itu berharap pemerintah dapat melakukan kajian komprehensif untuk memikirkan wacana kepala daerah dipilih oleh legislatif. Kajian komprehensif dinilai penting dilakukan. 

"Kami mendukung ada kajian komprehensif dulu agar hak demokrasi masyarakat tetap terjaga, tapi efisiensi terkait biaya pemilihan itu harus dilakukan," kata Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa saat dikonfirmasi, Jumat (13/12/2024). 

Dedi termasuk yang sependapat dengan Prabowo bahwa biaya penyelenggaraan Pilkada memang besar. Sistem politik dengan pilkada langsung dinilai menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Sehingga, perlu ada kajian ulang. Anggaran yang besar itu nantinya bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya yakin spirit Pak Presiden pasti arahnya kesitu. Menurut saya itu kegelisahan Pak Presiden karena tingginya biaya politik yang dikeluarkan negara. Sehingga, perlu ada kajian konkret," ujar Dedi yang merupakan politisi Partai Demokrat tersebut. 

Dedi berpendapat, pemilihan kepala daerah di parlemen perlu dilakukan untuk posisi gubernur dan wakil gubernur. Sebab secara posisi gubernur merupakan kepanjangan pemerintah pusat dan tidak memiliki wilayah secara khusus. Sementara untuk Bupati dan Wali kota beserta wakilnya tetap diharapkan dipilih langsung oleh rakyat. 

Karena, hal tersebut merupakan amanat reformasi. "Artinya one man one vote. Tetapi kalau gubernur karena merupakan wilayah administratif saya pikir memang layak untuk ada kajian agar cukup dipilih di parlemen," ujar Dedi. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam, memang menyinggung tentang pentingnya perubahan sistem politik. Prabowo mengusulkan kepala daerah, mulai gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh DPRD. 

Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara HUT Partai Golkar malam itu untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dinilai mengeluarkan biaya mahal. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Ia memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," kata Prabowo dikutip dari Tribunnews.com

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

(yusron naufal putra/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer