TAPD dan Banggar DPRD Tulungagung Siapkan Tambahan Rp 30 Miliar Dana Infrastruktur Untuk Bupati Baru

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG - Bupati baru Kabupaten Tulungagung akan mendapatkan keleluasaan ruang fiskal untuk alokasi infrastruktur.

Setidaknya akan ada tambahan anggaran Rp 30 miliar khusus untuk alokasi pembangunan infrastruktur.

Dana ini bersumber dari refocusing anggaran perjalanan dinas DPRD Tulungagung dan Organisasi perangkat daerah.

“Sebelumnya postur anggaran 2025 sudah diplot semua. Jadi untuk menaikkan belanja infrastruktur dilakukan refocusing anggaran,” jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro.

Menurut Galih, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung sepakat untuk menaikkan belanja infrastruktur pelayanan publik.

Karena semua anggaran di APBD 2025 sudah diplot, maka yang bisa dilakukan adalah dengan refocusing alokasi yang sudah dianggarkan.

Pilihannya adalah melakukan memotong perjalanan dinas DPRD Tulungagung sebesar Rp 10 miliar, dan perjalanan dinas OPD sebesar Rp 10 miliar.

Sedangkan tambahan Rp 10 miliar sisanya diambil dari target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tambahan Rp 30 miliar ini nantinya dikhususkan untuk infrastruktur jalan dan jembatan.

“Tambahan Rp 30 miliar ini akan membantu pencapaian persentase alokasi mandatory spending (alokasi wajib) yang ditetapkan pemerintah,” sambung Galih.

Mandatory spending untuk bidang infrastruktur ini ditetapkan 40 persen dan APBD.

Besaran alokasi ini bertahap, dan diharapkan bisa sepenuhnya terpenuhi di tahun 2027.

Sementara tambahan Rp 30 miliar itu hanya sekitar 0,1 persen dari total APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2025, sebesar Rp 3,03 triliun. 

“Untuk saat  ini alokasi infrastruktur sekitar 29 persen dari APBD. Lalu ditambah Rp 30 miliar ini,” papar Galih.

Namun alokasi infrastruktur tahun 2025 tidak bisa dipastikan angkanya.

Sebab belanja infrastruktur 29 persen itu tidak hanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), namun bisa juga di dinas-dinas lain.

Jenis belanjanya pun bisa belanja langsung, belanja tidak langsung, dan belanja penunjang.

“Jadi siapapun bupatinya, sudah tersedia paket program. Tinggal menyesuaikan sub kegiatan yang ada,” pungkas Galih.

(David Yohanes)