APINDO Kabupaten Tulungagung Keberatan Kenaikan UMK 6,5 Persen, Tapi Tetap Akan Melaksanakan

TRIBUNMATARAMAN.COM, TULUNGAGUNG  - Dewan Pengupahan Kabupaten Tulungagung telah memutuskan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 6,5 persen, Selasa (10/12/2024).

Dengan persentase ini, UMK Tulungagung naik dari Rp 2.320.000 di tahun 2024 menjadi Rp 2.470.800 di tahun 2025.

Kenaikan ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 16 tahun 2024, tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Tulungagung, Nur Wakhidun, mengaku kenaikan UMK ini memberatkan pengusaha.

Pihaknya mengusulkan kenaikan UMK 2025 ini sebesar 5 persen, sesuai kenaikan ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

“APINDO mengacu pada data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan di Tulungagung sebesar 5 persen. Karena itu kami usul ada kajian ulang,” jelas Nur Wakhidun.

Namun usulan APINDO ini mentah, karena adanya Permenaker 16 tahun 2024 yang menetapkan 6,5 persen.

Menurutnya, kenaikan ini akan memberatkan bagi para pengusaha yang belum pulih kondisinya sejak pandemi Covid-19.

Apalagi pemerintah berencana menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12,5 persen.

Dua komponen ini akan menekan pengusaha dan memaksa untuk menghitung ulang operasional perusahaan.

“Kami mengusahakan untuk tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja),” ucap Nur Wakhidun.

Namun pengusaha kuliner ini mengaku, tidak menutup kemungkinan banyak pengusaha yang menutup gerai usahanya.

Penutupan ini bagian dari pengurangan beban operasional karena kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.

Sebelum ada kenaikan UMK ini, banyak gerai pengusaha yang sudah ditutup.

“Para pengusaha semakin tertekan dengan kenaikan UMK dan PPN 12,5 persen. Kami butuh recovery,” tegas Nur Wakhidun.