Pilkada Kabupaten Tulungagung 2024

Bawaslu Tulungagung Layangkan Klarifikasi ke-2 untuk Kades Tanggulturus Soal Netralitas

Bawaslu) kembali melayangkan panggilan kepada Kepala Desa Tanggulturus soal dugaan pelanggaran netralitas ASN

Penulis: David Yohanes | Editor: faridmukarrom
ist
Sosok yang diduga Kades Tanggulturus (perempuan kaus hitam) saat menghadiri kampanye Paslon 01 di Pilkada Tulungagung. (Ist) 

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali melayangkan panggilan kepada Kepala Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki, Tulungagung Wahyunita Ningsih.

Pemanggilan susulan ini karena Kades Tanggulturus tidak hadir dalam panggilan pertama untuk proses klarifikasi dugaan pelanggaran netralitas

Sebelumnya Kades Tanggulturus ikut kampanye pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 di Pilkada Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin. 

Jadwal klarifikasi ini seharusnya dilaksanakan kemarin, Rabu (20/11/2024).

Baca juga: Hari Ikan Nasional, Siswa di Kecamatan Watulimo Trenggalek Senang Dapat Paket Makan Siang Bergizi

"Yang bersangkutan tidak datang, sehingga kemarin langsung kami layangkan undangan klarifikasi kedua," ujar Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Tulungagung, Nurul Muhtadin.

Dalam undangan kedua, proses klarifikasi dilaksanakan hari ini, Kamis (21/11/2024).

Jika pun hari ini Wahyunita tidak hadir, maka Bawaslu akan membawanya dalam rapat pleno di sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pada Jumat (22/11/2024).
  
Dalam rapat pleno ini akan mempertimbangkan, apakah saksi dan bukti yang ada sudah cukup untuk melanjutkan perkaranya.

"Tergantung pembahasan. Jika dipandang cukup, maka bisa dilanjut ke proses penyidikan," sambung Nurul.

Sebelumnya Kades Tanggulturus diduga melanggar netralitas, karena terlibat dalam kampanye.

Dugaan awal, dia melanggar pasal 71 Undang-undang Pilkada.

Jika pasal ini terbukti, dia bisa dikenakan pidana Pemilu seperti pada pasal 188 Undang-undang Pilkada.

"Ancamannya pidana penjara minimal 1 bulan, paling lama 6 bulan. Dan pidana denda minimal Rp 600.000, paling banyak Rp 6 juta," papar Nurul.

Namun bisa juga Kades perempuan ini melanggar Undang-undang Desa.

Jika yang dilanggar Undang-undang Desa, maka Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi.

Sementara sanksi akan dijatuhkan oleh Bupati Tulungagung.

Halaman
12
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved