Dua ASN Dinas Pertanian Tulungagung Langgar Netralitas: Bawaslu Serahkan Keputusan Sanksi ke BKN

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung telah selesai melakukan pendalaman dugaan pelanggaran netralitas 2 ASN Dinas Pertanian.

Mereka adalah Priyono dan Timour, yang kedapatan foto bersama calon bupati nomor urut 1, Gatut Sunu Wibowo.

Bawaslu menyimpulkan, keduanya tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Pilkada. 

Namun keduanya melanggar perundang-undangan yang lain, terkait netralitas sebagai ASN. 

"Bawaslu marathon untuk membahas dugaan pelanggaran dugaan 2 ASN ini," jelas Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Tulungagung, Nurul Muhtadin, Senin (28/10/2024). 

Baca juga: BRAK! Mobil Box Tabrak Lima Motor di Morowudi Cerme Gresik, Dua Pemotor Tewas

Nurul memaparkan, pada Selasa (16/10/2024) Bawaslu membahas bersama Pokja Netralitas untuk pemenuhan unsur informasi awal.

Hasilnya pada Sabtu (19/10/2024) diplenokan dan secara resmi telah ditetapkan sebagai informasi awal.

Bawaslu mempunyai waktu 7 hari untuk  melakukan penelusuran.

"Karena itu dibentuk tim telusur sampai Jumat (25/10/2024) kemarin. Lalu diplenokan pada Hari Sabtu (26/10/2024)," sambung Nurul. 

Hasil pleno ketua Bawaslu dan para anggota menyimpulkan, 2 ASN itu tidak melanggar Undang-undang Pemilu.

Nurul memaparkan, unsur pasal 70 Undang-undang Pemilu tidak terpenuhi, yaitu  terkait pelibatan dalam kampanye oleh pasangan calon (Paslon).

Demikian juga unsur pasal 71 juga tak terpenuhi yaitu  menguntungkan atau merugikan Paslon tertentu. 

Namun rapat pleno menyimpulkan 2 ASN ini melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Lalu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 Tahun 2004 tentang Jia Korps dan Kode Etik. 

Terakhir keduanya melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 lembaga terkait Pedoman Pembinaan dan  Pengawasan Netralitas Pegawai ASN  Dalam Pemilu maupun Pemilihan.

"Karena yang dilanggar adalah perundang-undangan lain, maka yang berhak memberikan sanksi bukan Bawaslu. Melainkan instansi pembina," tegas Nurul. 

SKB 5 Lembaga dikeluarkan oleh Kemenpan RB, Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi ASN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ketua Bawaslu RI.

Dalam SKB itu dengan jelas melarang ASN foto bersama calon kepala daerah.

Apalagi dalam foto yang didapat Bawaslu salah satu ASN itu mengacungkan 1 jari, simbol nomor urut calon. 

"Foto bersama saja tidak boleh, apalagi ini foto sambil menunjukkan gestur dukungan ke calon tertentu," ucap Nurul.  

Sebagai tindak lanjut hasil rapat pleno, Bawaslu Tulungagung akan meneruskan temuan itu ke BKN. 

BKN nantinya yang akan memutuskan, apakah 2 ASN ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi atau tidak. 

Dengan demikian Bawaslu Tulungagung sudah menyelesaikan perkara dugaan pelanggaran 2 ASN ini.

Masalah ini bermula saat Gatut Sunu Wibowo mengunggah foto di status Whatsapp. 

Dari  unggahan itu, foto Priyono dan Timour bersama calon bupati nomor urut 1 menyebar.

Dalam klarifikasi yang dilakukan di Dinas Pertanian, keduanya dimintai bantuan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endro Hermono  untuk mengantar selama kegiatan aspirasi, Selasa (15/10/2024). 

Endro lalu mengajak Priyono dan Timour ke rumah Gatut Sunu Wibowo untuk berdiskusi kemudian foto bersama. 

Ada 2 foto yang diunggah, pertama mereka berpose tangan mengepal. 

Pada pose kedua, Priyono tetap mengepalkan tangan karena ingin menunjukkan netralitasnya.

Sementara Timour mengacungkan jari telunjuk mengikuti ajakan para pihak yang ada di lokasi saat itu.

Mereka mengaku khilaf karena tidak bisa menolak ajakan Endro Hermono.

Keduanya sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. (

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(tribunmataraman.com))