Pilkada Kota Blitar 2024 : Bawaslu Petakan Ada 5 Potensi Kerawanan Pemilihan

TRIBUNMATARAMAN.COM I BLITAR - Bawaslu Kota Blitar memetakan potensi kerawanan pemilihan dalam pelaksanaan Pilkada Kota Blitar 2024.

Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu, ada lima potensi kerawanan pemilihan di Pilkada Kota Blitar 2024.

Komisioner Bawaslu Kota Blitar Bidang Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Sarwi Ruci mengatakan Bawaslu Kota Blitar menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menyusun peta kerawanan Pilkada 2024.

Metode deskriptif kualitatif itu berdasarkan data-data Pemilu sebelumnya dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi.

"Hasil pemetaan menunjukkan ada lima indikator kerawanan yang terjadi pada Pemilu dan Pemilihan di Kota Blitar," kata Sarwi Ruci, Senin (19/8/2024).

Dikatakannya, lima potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada Kota Blitar 2024, yaitu, pertama soal sengketa proses Pemilu/Pilkada.

Pada Pilkada Kota Blitar 2020, terjadi gugatan dari bakal pasangan calon perseorangan yang belum puas dengan hasil verifikasi KPU.

"Meski pada Pilkada Kota Blitar 2024 tidak ada calon perseorangan, kejadian ini tetap menjadi salah satu indikator kerawanan bagi kami," ujarnya.

Potensi kerawanan kedua, yaitu, ketidaknetralan ASN, TNI dan Polri. Bawaslu mencatat pada Pilkada Kota Blitar 2020, ada seorang anggota Polri aktif mendaftar sebagai bakal calon wali kota.

"Tapi, pada Pilkada Kota Blitar 2024 ini tidak ada calon dari unsur ASN, TNI dan Polri, sehingga risiko kerawanan ini tergolong rendah," katanya.

Potensi kerawanan ketiga, intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu. Pada Pemilu 2020, terjadi teror terhadap KPU Kota Blitar.

Meski kasus itu telah ditangani oleh polisi, Bawaslu tetap memasukkan peristiwa itu dalam indikator kerawanan dengan bobot sedang.

Lalu, potensi kerawanan keempat, yakni, perusakan fasilitas penyelenggaraan Pemilu. Perusakan alat peraga kampanye (APK) sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Blitar.

Bawaslu Kota Blitar mengkategorikan peristiwa itu sebagai kerawanan dengan bobot sedang, karena dapat berdampak sosial dan politik.

"Sedang potensi kerawanan kelima, yaitu, bencana non-alam yang dapat mengganggu tahapan Pemilu. Pandemi Covid-19 pada 2020 termasuk bencana non-alam," ujarnya.