Muncul Desakan Kacabdin Pendidikan Sindhu Widyabadra Dipindah Dari Tulungagung, Sekdin Janji Mutasi

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG - Nama Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Sindhu Widyabadra menjadi pembicaraan.

Sosoknya dinilai sebagai yang seharusnya bertanggung jawab di balik karut-marut pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA 2024 di Kabupaten Tulungagung.

Namun selama ini Sidhu tidak pernah memberikan penjelasan terbuka pada keluhan masyarakat terkait masalah pendidikan tingkat SMA/SMK di Kabupaten Tulungagung.

Baca juga: Kacabdin Pendidikan Wilayah Tulungagung Betah Tutup Mulut Usai Memenuhi Panggilan DPRD Tulungagung

Sikap Sindhu ini yang memicu munculnya aspirasi agar Sindhu dipindah dari wilayah Kabupaten Tulungagung.

Salah satu yang menyuarakan aspirasi ini adalah Hery Widodo, pegiat pendidikan yang juga anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

“Ada kebuntuan komunikasi antara daerah dan provinsi. Dia tidak komunikatif sehingga PPDB menjadi kacau,” ujar Hery, Senin (12/8/2024).

Lanjut Hery, selama ini Sindhu terkesan merasa sebagai pejabat Pemprov Jatim.

Dengan statusnya ini dia tidak ada kewajiban tunduk pada bupati dan tidak wajib berkoordinasi dengan Pemkab Tulungagung.

Padahal meski bukan pegawai Pemkab Tulungagung, sikap koordinatif  seharusnya tetap ada.

“Itu yang diabaikan oleh Sindhu sehingga PPDB menjadi kacau. Dia tidak memahami secara utuh masalah di daerah, itu yang menjadi sumber kekacauan,” sambung Hery.

Hery mengaku sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Komunikasi ini terjadi karena sebelumnya Hery mewakili sejumlah siswa, mengirim surat keberatan atas pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Kedungwaru.

Kesempatan itu dimanfaatkan Hery untuk menyampaikan aspirasi agar Sindhu dipindah dari wilayah Kabupaten Tulungagung.

“Sekretaris Dinas Pendidikan menjanjikan Sindhu akan dipindah saat mutasi mendatang. Karena tidak mungkin melakukan mutasi hanya satu orang saja,” katanya.

Mantan Ketua Komite di SMKN 3 Boyolangu ini juga meminta para kepala sekolah turut dievaluasi.