Fakta Baru Kasus Zonasi PPDB SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung yang Penuh Kejanggalan

"Kami bersurat untuk proses pembatalan hasil PPDB. Kami tunggu sampai daftar ulang terakhir di hari Senin," papar Hery.

Jika tidak ada tanggapan, mereka akan melakukan upaya hukum dengan menggugat ke pengadilan. Gugatan akan diajukan ke Pengadilan Negeri Tulungagung atas perkara perbuatan melawan hukum dan juga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan PPDB.

Sebelumnya, sejumlah orang tua di Desa/Kecamatan Kedungwaru memprotes karena anak mereka tidak bisa masuk ke SMAN 1 Kedungwaru meskipun jarak rumah mereka ke sekolah tergolong dekat, hanya sekitar 500 meter. Mereka memprotes banyaknya kartu keluarga yang terbit dari desa mereka.

Penjelasan Panitia SMAN 1 Kedungwaru

Sementara itu menurut Panitia PPDB SMAN 1 Kedungwaru, Sudarwanto, perubahan azimut sudah di luar ranah panitia PPDB.

"Mengubah azimut itu sudah di luar yang bisa kami lakukan," ujar Sudarwanto, saat ditemui Sabtu (29/6/2024).

Sudarwanto menambahkan, panitia PPDB sudah melakukan verifikasi berdasar kartu keluarga siswa.

Pihaknya juga mencari titik alamat rumah hingga ketemu jaraknya.

Saat terjadi perubahan azimut sejumlah siswa, Sudarwanto mengaku ikut heran.

"Kami hanya bisa memantau, kok bisa berubah jadi 3 meter? Kami tidak bisa menjawab, kenapa bisa berubah," katanya.

Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMAN 1 Kedungwaru ini menegaskan, panitia PPDB tidak punya akses  mengubah azimut pendaftar PPDB.

Pihak yang punya akses untuk melakukan perubahan adalah panitia di Provinsi. 

Pihaknya hanya bekerja memverifikasi data sesuai Juknis yang ada.

"Operator sudah kerja keras untuk memverifikasi data sesuai Juknis, karena sudah menjadi kontrak pakta integritas dengan Cabang Dinas Pendidikan," tegasnya.

Lebih jauh Sudarwanto menjelaskan, total pagu SMAN 1 Kedungwaru sejumlah 432 siswa.