Demo di DPRD Jember, Mahasiswa HMI Jember Bawa Segudang Isu

TRIBUNMATARAMAN.COM - Puluhan mahasiswa anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)  kabupaten Jember menggelar demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (26/6/2024).

Mereka berunjuk rasa untuk menyuarakan banyak hal. 

Di antaranya, menolak kebijakan pemerintah soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Revisi Undang Undang Polri.

Mahasiswa menyebut kebijakan mewajibkan iuran Tapera sebagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. 

Mereka juga menuntut aparat penegak hukum menghentikan kriminalisasi aktivis.  Tuntutan ini sebagai respon atas ditangkapnya beberapa kader HMI di Indonesia Timur.

Anggota HMI Cabang Jember juga mendesak pemerintah menghentikan komersialisasi pendidikan, dan fokus pada rekontruksi pendidikan berkualitas yang pro rakyat.

Ketua Umum HMI Cabang Jember Ikhlasun Malik Fajar mengatakan, program Tapera yang ditetapkan pemerintah jelas mengganggu kepentingan rakyat.

"Tapera bagi kami sangat signifikan mengganggu kepentingan rakyat," ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah mengentikan semua bentuk komersialisasi pendidikan. Sebab tingginya biaya sekolah setiap tahun membuat rakyat menderita.

"Kami ingin semua pendidikan dibuat gratis, karena telah terjadi ketimpangan yang membuat rakyat menderita dan mereka tidak bisa mengikuti proses pendidikan," kata Ikhlasun.

Ikhlasun juga adanya kader HMI ditangkapi di Sulawesi dan Sorong Papua oleh aparat kepolisian. Dia minta, agar Kapolri membebaskan mereka.

"Harapan kami agar kapolres di Indonesia mendesak Kapolri, agar kawan-kawan kami bisa keluar," katanya.

Selain itu aksi kali ini, kata dia, bertepatan dengan peringatan hari anti narkotika. Namun faktanya masih banyak peredaran narkoba di Jember.

"Maka kami minta agar seluruh pejabat di Polres Jember untuk menjalani tes urine. Tanpa tebang pilih," urai Ikhlasun.

Sementara penolakan revisi UU Polri, kata dia, dikhawatirkan hal itu akan melebarkan kewenangan polisi yang justru memperburuk citra lembaga penegak hukum itu sendiri.