Tingkat Partisipasi Pemilih Jadi Fokus KPU Kabupaten Blitar di Pilkada Serentak 2024

TRIBUNMATARAMAN.COM - Tingkat partisipasi masyarakat menjadi fokus KPU Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santosa, Selasa (14/5/2024).

"Peningkatan partisipasi pemilih menjadi perhatian utama kami dalam pelaksanaan Pilkada 2024," kata Hadi.

Hadi mengatakan dalam sejarah pemilihan kepala daerah langsung pasca reformasi sejak 2005-2020, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Blitar masih di bawah indeks demokrasi Indonesia yang ukuran di Jatim 70 persen sampai 72 persen.

Menurutnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada masih di bawah 70 persen.

Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Blitar secara berurutan, yakni, pada Pilkada 2005 sekitar 59 persen, pada Pilkada 2010 hanya 55 persen, pada Pilkada 2015 sekitar 56 persen dan pada Pilkada 2020 hanya 67 persen.

"Padahal kalau dari jumlah pasangan calon berbeda-beda 2005, ada 3 pasangan, 2 pasangan dan 1 pasangan. Tapi, tingkat partisipasi tetap tidak sampai 70 persen," ujarnya.

Untuk itu, KPU terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada Kabupaten Blitar 2024.

KPU sudah melangkah sejak 2020 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Blitar 2024.

Salah satu langkah KPU, yaitu, mengumpulkan data pemilih yang tidak hadir di TPS untuk memetakan wilayah yang tingkat partisipasinya rendah.

"Di Pemilu kemarin sudah kami petakan. Kami sudah punya data dan kami fokus di wilayah itu (yang tingkat partisipasi rendah) di Pilkada 2024," ujarnya.

Pemetaan itu, kata Hadi, untuk strategi sosialisasi kepada masyarakat. KPU melakukan strategis sosialisasi partisipatif.

Sosialisasi partisipatif ini melibatkan masyarakat. Masyarakat tidak hanya jadi obyek, tapi jadi subyek dalam kegiatan sosialisasi.

"Masyarakat kami gandeng bukan hanya jadi peserta, tapi juga jadi pelaksanaan dan narasumber dalam kegiatan sosialisasi. Kalau mereka terlibat dalam sosialisasi, otomatis mereka punya rasa memiliki dengan penyelenggaraan Pilkada," katanya.

Selain itu, kata Hadi, KPU juga selalu memetakan wilayah rawan dalam penyelenggaraan Pilkada.