Naik 97 Kasus, Kini Ada 487 Anak Stunting di Kota Blitar 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Jumlah kasus stunting atau kekerdilan di Kota Blitar naik sekitar 1,27 persen atau 97 kasus pada 2023.

Pada Agustus 2022, jumlah kasus stunting di Kota Blitar sebanyak 390 kasus atau 5,26 persen. 

Sedang pada Agustus 2023, angka stunting di Kota Blitar naik menjadi 487 kasus atau 6,53 persen. 

"Ada peningkatan 97 kasus stunting atau sekitar 1,27 persen di Kota Blitar selama setahun," kata Wali Kota Blitar, Santoso usai membuka acara Rembug Stunting, Rabu (28/2/2024). 

Tapi, kata Santoso, angka kasus stunting di Kota Blitar masih jauh di bawah target nasional. 

Target nasional, angka stunting tidak melebihi 14 persen pada 2024 ini. 

"Walaupun masih di bawah target pemerintah pusat, saya menekankan kepada OPD tidak boleh terlena, angka itu harus ditekan lagi. Kalau bisa, pada 2024 ini, Kota Blitar zero stunting," ujarnya. 

Santoso mengatakan, kegiatan Rembug Stunting ini menjadi bagian untuk menekan kasus stunting di Kota Blitar. 

Dengan kegiatan ini, harapannya banyak informasi yang diserap Pemkot Blitar dalam upaya mencegah kasus stunting.

"Yang perlu ditekankan lagi kerja sama lintas sektor harus dioptimalkan. Tidak hanya Dinkes saja, tapi seluruh OPD harus terlibat mengintervensi memberikan asupan gizi kepada balita agar tidak ada kasus stunting," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar, Dharma Setiawan mengatakan stunting berbeda dengan kasus gizi buruk. 

Indikator kasus gizi buruk, yaitu, berat badan dibanding usia. Kalau berat badan dan usia tidak normal, bisa dibilang gizi buruk.

"Tapi, gizi buruk menjadi tempat masuk kasus stunting. Kalau di faskes ditimbang berat badannya dua kali tidak naik atau malah turun, maka balita cenderung stunting. Stunting indikatornya tinggi badan dibanding usia kurang dari sebayanya," katanya.

Dikatakannya, perlu kerja sama semua sektor untuk mengatasi masalah stunting. Karena, intervensi spesifik Dinkes untuk mencegah stunting hanya memiliki daya ungkit 30 persen. 

"Sedang intervensi sensitif yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor memiliki daya ungkit 70 persen," ujarnya. 

(samsul hadi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer

--