Darurat Demokrasi, Koalisi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Kediri Gelar Mimbar Bebas Soroti Presiden

TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri bersama dengan PMII Kediri, GMNI Kediri, HMI Kediri dan PPMI Kediri dan koalisi masyarakat sipil Kediri menggelar mimbar bebas bertajuk 'Darurat Demokrasi' di Cafe Kios Domisili Sekitar, di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri, Minggu (11/2/2024).

Pada acara ini semua peserta yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan uneg-uneg dan kegelisahannya. Sebelum berorasi, kegiatan ini diselingi dengan nonton bareng film Dirty Vote karya Dandy Laksono serta diakhiri dengan pernyataan sikap bersama.

Ketua AJI Kediri, Danu Sukendro mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk merespon adanya dugaan rekayasa dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka di kontestasi Pilpres 2024.

"Saat ini, Presiden Jokowi makin menunjukkan ambisinya melanggengkan kekuasaan dengan cara yang kotor, melemahkan Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan politik dinasti, menyalahgunakan sumber daya negara dan mengintimidasi oposisi. Rezim Jokowi mengabaikan pentingnya Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. Tidak ada demokrasi dalam pemilu yang cacat. Tidak ada kebebasan pers jika demokrasinya mati," jelasnya.

Danu menyampaikan, Indonesia telah mengalami kemunduran demokrasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. "Penghormatan terhadap hak asasi manusia diabaikan demi mempertahankan investasi yang menguntungkan oligarki," tuturnya.

Kepemimpinan Presiden Jokowi yang anti-demokrasi kata dia telah ditunjukkan dengan pengesahaan sejumlah undang-undang yang justru mengancam HAM dan memperlemah institusi demokrasi mulai dari Perpres jabatan fungsional TNI, revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih memuat pasal-pasal berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

"Represi dan kriminalisasi terhadap kritik dan pembela hak asasi manusia telah mempersempit ruang kebebasan sipil. Alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat, masyarakat sipil yang berunjuk rasa atas berbagai undang-undang yang mengancam itu, justru ditindak dengan kekerasan. Alih-alih mengakomodir masukan dari rakyat, aktivis yang mengkritik kebijakan justru diancam dengan pasal-pasal pidana," tuturnya.

Sementara Ketua Umum HMI Cabang Kediri, Wahyu Agus Hariadi mengatakan, kegiatan ini merupakan respon tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memuluskan dinastinya.

"Kami miris dan prihatin melihat tingkah laku para pejabat yang menunjukkan ketidak netralannya dalam pemilu 2024. Untuk itu kami mendesak dengan keras para pejabat untuk menunjukkan netralitasnya, serta tidak menggunakan kewenangan dalam pemerintahan untuk membantu salah satu paslom dalam pemilu 2024," katanya.

Sedangkan Ketua DPC GMNI Kediri Moh Abdur Roziqin mengatakan, Presiden Jokowi tak sama seperti awal mula muncul, hari ini yang terlihat adalah ambisi besar untuk mencapai tujuan pribadinya.

"Kita tertipu dengan tampilan awal, yang seolah-olah beliau adalah orang baik, namun setelah mendapatkan kekuasaan rentan melakukan manipulasi publik demi kelancaran ambisi dan mencapai tujuannya," tuturnya.

"Dengan begitu saya berpandangan, siapapun yang mendapat kesempatan untuk duduk pada posisi ruang kuasa teramatlah sangat berpotensi menjadi tirani," lanjutnya.

Roziqin juga menyebut, kasus etik Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi jelas-jelas menunjukan bahwa ada upaya konkrit dari penguasa untuk memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi Cawapres.

Menurut Roziqin politisasi Bansos, penyanderaan pihak - pihak melalui kasus hukum dipertontonkan secara telanjang tanpa rasa malu demi memenangkan kandidat tertentu.

"Betapa publik yang diwakili oleh guru besar, tokoh kebudayaan memberi peringatan telah dilecehkan dan dicemooh dituduh sebagai partisan," katanya.