KPU Kota Kediri Dapat Rp 29,8 Miliar Untuk Anggaran Pemilu 2024, Bawaslu Rp 7,4 Miliar

TRIBUNMATARAMAN.COM - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangani Pemerintah Kota Kediri bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Selasa (31/10/2023) di Balai Kota Kediri. 

NPHD tersebut tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri tahun 2024 dan Pendanaan Bersama Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kota Kediri.

Walikota menyampaikan KPU Kota Kediri mendapatkan sekitar Rp 29,8 miliar dan Bawaslu Kota Kediri Rp 7,4 miliar.

Walikota menjelaskan, NPHD untuk Pilkada 2024 lebih besar karena untuk honor petugas adhoc saat ini lebih besar hampir 100 persen. 

Selain itu juga ada kenaikan anggaran untuk pembuatan baju APD. Karena saat menyusun anggaran asumsinya masih dalam kondisi Pandemi Covid 19.

Anggaran untuk kegiatan Pilkada Kota Kediri 2024 juga telah mencakup alokasi anggaran untuk santunan bagi pelaksanaan Pilkada.

Walikota berharap kegiatan Pilkada angka partisipasi bertambah dan edukasi untuk masyarakat berjalan. Selain itu pelaksanaannya jujur dan adil.

"Perintah dari Bapak Presiden, Pejabat Walikota nanti juga mendukung Bawaslu dan KPU serta tidak ada intervensi dan menjaga netralitas," jelasnya.

Sementara Pusporini Endah Palupi menjelaskan, 40 persen NPHD bakal segera dicairkan dan 60 persen bakal dicairkan maksimal 15 hari sebelum hari pemungutan suara Pilkada 2024. 

"Anggaran Pilkada 2024 dibandingkan dengan Pilkada 2019 naiknya tinggi karena untuk honor petugas adhoc mulai PPK, PPS dan KPPS 100 persen," jelasnya.

Dicontohkan honor untuk PPK Rp 2,5 juta untuk ketua dan anggota Rp 2,3 juta. Sedangkan honor PPS Rp 1,9 juta dan KPPS Rp 1,2 juta.
Untuk Pilkada 2024 telah dialokasikan sebanyak 456 TPS dengan jumlah pemilih mencapai 500.000 lebih.

Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung menjelaskan memang ada kenaikan untuk anggaran Pilkada 2024 karena ada kenaikan honor petugas  ad hoc. 

Petugas adhoc Bawaslu meliputi personel Panwascam masing-masing 3 personel setiap kecamatan, panwas kelurahan masing -masing satu untuk setiap kelurahan dan setiap TPS satu personil.

Dengan kenaikan anggaran Bawaslu lebih menekankan kepada pencegahan. Dimana pengawas harus benar-benar turun ke lapangan.

Dalam pelaksanaan juga merangkul RT dan RW sehingga pencegahan terjadinya pelanggaran bisa lebih maksimal. "Biasanya pelanggaran paling rawan pada masa kampanye," ujarnya.

(didik mashudi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer