PC PMII Tuban Sebut 4 Anggotanya Terluka Akibat Bentrokan Dengan Polisi Saat Unjuk Rasa

TRIBUNMATARAMAN.COM - Ketua PC PMII Tuban, Abid Rohman mengatakan sejumlah anggota PMII terluka akibat bentrokan dengan polisi saat demo PMII Tuban di depan gedung DPRD, kemarin (16/8/2023).

Seperti diketahui, demo PMII Tuban ini  mulanya digelar di depan kantor Pemkab Tuban, namun kemudian bergeser ke depan kantor DPRD karena mahasiswa gagal bertemu Bupati Tuban. 

"Ada 3 atau 4  kader kami yang mengalami luka atas tindakan represif kepolisian dan juga OPD yang ada," kata Ketua PC PMII Tuban, Abid Rohman saat konferensi persk kemarin. 

Baca juga: Mahasiswi PMII Mengaku Jadi Korban Pelecehan Seksual Oleh Polisi Saat Demo Berujung Bentrok di Tuban

Ia menjelaskan, kader yang ikut unjuk rasa mendapat pemukulan, penganiayaan dan tindakan kekerasan lainnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya beserta seluruh kader menuntut pertanggungjawaban dari pihak kepolisian maupun OPD Pemkab.

"Kami akan menuntaskan permasalahan ini dan kami akan menuntut atas kekerasan pada aksi kali ini," katanya. 

Sebelumnya diberitakan, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PC PMII kabupaten Tuban, Jatim, menggelar unjuk rasa untuk mengkritik kepemimpinan bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: BREAKING NEWS - Demo PMII di Tuban Ricuh, Mahasiswa Dibanting dan Dikeroyok Polisi

Demo PMII Tuban ini berakhir ricuh. Terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan polisi yang melakukan pengamanan. 

Mahasiswa memulai unjuk rasa di depan kantor Pemkab Tuban, Rabu (16/8/2023) siang.

Dalam aksinya,  mahasiswa membawa banner bergambarkan foto Bupati Lindra dengan memberikan tulisan raport merah. 

"Kita beri raport merah untuk Bupati," teriak orator aksi. 

Mahasiswa menjelaskan, Bupati Lindra gagal dalam mengentaskan kemiskinan. 

Selain itu juga gagal dalam menangani kasus angka stunting bagi anak. 

"Bupati gagal dalam mensejahterakan masyarakat Tuban," tegas ketua PC PMII Tuban, Abid Rohman.

Saat sedang berunjuk rasa di depan kantor Bupati, mahasiswa mendapat informasi Bupati sedang berada di gedung DPRD Kabupaten Tuban. 

Mereka pun bergeser ke gedung wakil rakyat tersebut.

Kericuhan memanas saat mahasiswa mensinyalir Bupati diam-diam hendak keluar menggunakan mobil dari gedung.

Lalu mahasiswa menghadang, sehingga terjadi gesekan dengan kepolisian yang bertugas hingga aksi berakhir ricuh.

Bahkan terlihat beberapa polisi pakaian preman juga melakukan aksi kekerasan sampai mahasiswa terjatuh, lalu diseret dan ada yang ditendang.

"Ya allah, ya allah," teriak mahasiswi aktivis PC PMII yang mendapat perlakuan kekerasan.

Bahkan, mahasiswa lain juga menyatakan sama jika mendapat kekerasan dari kepolisian yang mengamankan aksi.

"Saya dibanting dikeroyok oleh polisi," ungkap peserta aksi lain sambil menunjukkan bagian tubuh yang sakit.

Sementara itu, Kapolres Tuban, AKBP Suryono, menyatakan kalau demo berujung tindakan anarkis akan ditertibkan.

Pihaknya juga sudah menjembatani aksi antara mahasiswa dengan bupati.

Terkait adanya informasi laporan kekerasan yang dialami mahasiswa, mungkin karena terjadi aksi saling dorong.

"Tidak ada tindakan represif oleh anggota, yang mau lapor ke Propam Polda silakan," pungkasnya.

Tak Hadir di Sidang Paripurna

Sementara itu, DPRD Tuban menyebut Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky tak hadir saat sidang paripurna di DPRD Tuban yang agendanya menyimak pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo.

Paripurna itu dipimpin  Ketua DPRD Tuban M Miyadi.

Hingga sidang paripurna ditutup, bupati dan wabup tidak terlihat dalam acara tersebut. 

Pihak dewan juga merasa heran dengan ketidakhadiran orang nomor satu di Kabupaten Tuban, karena tidak ada konfirmasi atau pemberitahuan.

"Alasannya apa saya tidak tahu, yang jelas proses administrasi sudah kita lalui. Undangan sudah disampaikan ke masing-masing pihak terkait baik bupati, wakil bupati, dan seluruh eksekutif serta bapak ibu anggota dewan," ujar Miyadi usai memimpin sidang. 

Ketua DPC PKB Tuban itu menjelaskan, DPRD Tuban sesuai kewajiban protokoler di dalam aturan kenegaraan adalah menggelar rapat paripurna istimewa, dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. 

Bagi anggota dewan ini kewajiban untuk mengikuti dan menghadiri sidang paripurna istimewa.

Sebab, semua kantor DPRD melakukan kegiatan serupa di momen rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Terkait sidang paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan, semua kantor DPRD melakukan ini," tegasnya. 

Masih kata Miyadi, sidang paripurna ini merupakan rangkaian dari HUT RI ke-78 tahun.

Dengan begitu sudah barang tentu, sebagai pejabat negara punya kewajiban untuk mengikuti dan menghadiri. 

Ia menuturkan, selama menjabat sebagai Ketua DPRD Tuban dua periode, baru kali ini bupati dan wakil bupati tidak datang pada sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden. 

"Sebagai pejabat punya kewajiban untuk hadir, saya sudah menjabat Ketua DPRD dua periode, tahun kemarin beliau hadir dan hari ini saya tanya ke Bu Sekwan (Sekertaris Dewan) tidak ada kabar, saya pikir menyusul, tapi sampai selesai tidak ada," tegasnya. 

Menanggapi hal itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, membantah tak hadir. 

Ketua DPD Golkar Tuban itu mengaku hadir di ruang tunggu atau transit DPRD Tuban.

"Tadi saya hadir di ruang transit, teman-teman tadi gak lihat saya di ruang transit," tepis Bupat Lindra.

(m sudarsono/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer