Sindiran Jokowi Soal Stunting Ditanggapi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi Pastikan Sesuai Peruntukan

TRIBUNMATARAMAN.COM, SURABAYA - Presiden Jokowi menyoroti anggaran penanganan stunting dari APBD/APBN yang tak tepat guna. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa Surabaya telah menggunakan anggaran secara akurat sesuai kebutuhan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

“Contoh, ada anggaran stunting, 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar. Yang benar-benar buat beli telur nggak ada Rp 2 miliar nilainya," tuturnya.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan stunting di Kota Surabaya sudah sesuai dengan kebutuhan. Sebagai intervensi, sebagian besar anggaran digunakan untuk kebutuhan permakanan.

Totalnya pun cukup besar. Dari total APBD Surabaya tahun 2023 yang mencapai Rp11,2 triliun, sebanyak 50,2 persennya digunakan untuk keperluan penanganan anak di Surabaya.

Tak hanya penanganan stunting, namun juga, gizi buruk, pencegahan kematian ibu dan anak, serta beberapa aspek lain. "Ini saya lihat secara globalnya ya, karena stunting itu tidak bisa dilihat dari satu sisi," kata Cak Eri.

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini, penanganan stunting di Surabaya dilakukan secara utuh. Dimulai dari calon orang tua, anak dalam kandungan, hingga anak balita.

"(Penanganan) stunting itu bisa dimulai dari pranikah, terus gizi buruk, kematian ibu dan anak. Karena menangani stunting itu tidak hanya memberi asupan gizi untuk anak saja, tapi yang akan menikah juga kita beri zat besi," kata Cak Eri.

Di luar itu, ia memastikan tak ada anggaran perjalanan dinas yang bersumber dari penanganan stunting. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, dana APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah dialokasikan sesuai keperluan.

Sehingga, tak mungkin digunakan secara tak tepat sasaran. "Kan nggak mungkin, anggarannya (hanya cukup) untuk dibelikan kudapan, tapi perjalanan dinasnya dinaikkan pesawat," kata Cak Eri.

"Saya pastikan di Surabaya tidak yang seperti itu (perjalanan dinasnya). Sebab anggarannya sudah per rekening (sesuai kebutuhan)," kata mantan ASN Pemkot ini.

Sebagai bukti keberhasilan penanganan stunting, saat ini jumlah balita stunting di Surabaya terus menunjukkan penurunan. Selama tiga tahun terakhir, prevalensi stunting di Kota Surabaya terus mengalami penurunan signifikan

Dari 12.788 kasus stunting di 2020, turun menjadi 6.722 di tahun 2021. Kemudian, berangsur menurun kembali di 20222 menjadi 923 kasus, dan Juni 2023 menjadi 712 kasus.

Dari 712 kasus tersebut, sebanyak 82 kasus diantaranya mengalami penyakit kongenital atau penyakit bawaan. Sebanyak 96 kausal lainnya mengalami penyakit kronis, 494 balita lainnya mengalami penyakit berulang seperti batuk, pilek, dan sebagainya, serta 38 balita lainnya tanpa penyakit.