Musrena Keren Pemkab Trenggalek Gandeng UNICEF Minimalisasi Angka Anak Tidak Sekolah

TRIBUNMATARAMAN.COM -  Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin berkomitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif gender di Bumi Menak Sopal.

Hal tersebut ditunjukkan dengan digelarnya Musrena Keren (Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan) tahun 2023, Selasa (7/3/2023).

Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin menjelaskan Musrena Keren digelar di setiap kecamatan dengan harapan bisa menghimpun pemikiran dari perempuan, anak-anak, disabilitas, dan kelompok rentan.

"Ada beberapa masukan yang nantinya kita akumulasi dengan hasil Musrena dari kecamatan lain sebelum kita kumpulkan dan kita bawa ke Musrenbang untuk APBD 2024," kata Mas Ipin, saat ditemui usai Musrena Keren di Widoro Fish Garden, di Kecamatan Gandusari, Selasa (7/3/2023).

Dari forum tersebut, banyak pemikiran yang disampaikan oleh perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan langsung kepada Mas Ipin.

Mulai dari permintaan pelatihan IT dari perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga hingga perbaikan layanan untuk disabilitas kelompok rentan khususnya angkutan pelajar.

"Kita juga kerjasama dengan UNICEF terutama untuk (mengatasi) anak yang tidak sekolah (ATS) sama sekali. Bagaimana kita punya gerakan kembali belajar, dengan harapan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita menjadi lebih baik," lanjutnya.

Mas Ipin juga akan membentuk kelompok kerja (Pokja) khususnya dengan mengoptimalkan kader desa ramah perempuan dan anak untuk melakukan pendataan dengan cepat jika ada anak tidak sekolah.

Ia menilai hal tersebut penting karena 9 ribu anak di Trenggalek berpotensi putus sekolah.

"Nanti ada grup WA yang menginformasikan kalau ada anak belum pernah sekolah. Jadi yang paling penting adalah ditemukan dulu anaknya, diidentifikasi dan ditemukan masalahnya lalu apa solusinya," terang Mas Ipin.

Sementara itu, Perwakilan UNICEF Program Pendidikan Jatim dan Jateng, Yuanita Nagel yang tergabung melalui Daring (dalam jaringan) mengatakan pembentukan tim penanganan ATS (anak tidak sekolah) sangat dibutuhkan.

Hal ini melihat data pada tahun 2020 proporsi ATS di Indonesia sedikitnya 7,4 persen atau lebih dari 4.1 juta anak. 

Dengan estimasi 179 ribu anak pada rentang umur 7-12 tahun, 987 ribu anak dengan rentang umur 13-15 tahun dan 2,9 juta anak dengan rentang umur 16-18 tahun.

"Untuk itulah tim penanganan ATS harus dibentuk juga di Trenggalek mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa," ucap Yuanita.

Tim ini dibuat dengan mengandalkan gerakan masyarakat yang menyadari pentingnya sekolah untuk tumbuh kembang anak-anak.

Sementara pemerintah harus menunjukkan komitmennya dengan membuat regulasi bisa berupa peraturan bupati, surat keputusan (SK) bupati, dan produk turunannya.

"ATS ini harus cepat terdeteksi, karena semakin lama tidak terdeteksi maka akan semakin sulit untuk kembali ke pendidikan," pungkasnya.

(sofyan arif candra/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer