Pemkab Nganjuk Masih Berharap Bisa Ikut Mengelola Bendungan Semantok

TRIBUNMATARAMAN.COM - Hingga kini, Pemkab Nganjuk bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBW) Brantas belum ada kesepakatan terkait pengelolaan Bendungan Semantok.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, dengan belum adanya kesepakatan kerjasama dalam pengelolaan Bendungan Semantok, maka Pemkab Nganjuk juga belum dapat mendapatkan manfaat apapun.

Padahal, banyak potensi dari adanya Bendungan Semantok sebagai proyek strategis nasional yang menelan anggaran pembangunan hingga Rp 2,5 triliun tersebut.

Baca juga: Pemkab Nganjuk Berharap Bisa Ikut Mengelola Bendungan Semantok yang Baru Diresmikan Presiden Jokowi

"Posisi Pemkab Nganjuk saat ini masih terus menunggu kepastian dari BBWS dan Kementerian PU terkait pengelolaan Bendungan Semantok," kata Marhaen Djumadi, Minggu (5/3/2023).

Dijelaskan Marhaen Djumadi, saat peresmian Bendungan Semantok pihaknya telah mendengar sendiri dari Presiden RI pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

Akan tetapi, sampai sekarang belum ada tindaklanjut apapun terkait pengelolaan Bendungan Semantok yang dibangun di atas lahan seluas 365 hektar tersebut.

"Ini yang membuat kami bersama masyarakat Kabupaten Nganjuk bertanya-tanya. Karena memang belum ada penjelasan rinci mengapa Bendungan Semantok belum bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Nganjuk," ucap Marhaen Djumadi.

Kata Marhaen, sekarang ini di sekitar lokasi Bendungan Semantok terutama di sebelah pintu masuk sudah mulai ada PKL yang membuka lapaknya.

Ini dikarenakan meski Bendungan Semantok belum dibuka untuk umum tetapi sudah cukup banyak masyarakat yang datang untuk melihatnya dari kejauhan.

Padahal, apabila sudah ada kerjasama dalam pengelolaan Bendungan Semantok antara Pemkab Nganjuk dengan BBWS Brantas maka keberadaan PKL bisa ditata dengan baik sebagai wujud pemberdayaan masyarakat Nganjuk.

D isamping itu, menurut Marhaen Djumadi, banyaknya warga yang ingin menikmati keindahan Bendungan Semantor yang telah diresmikan langsung Presiden RI tersebut  menjadi potensi tersendiri bagi sektor Pertanian, Pariwisata dan sebagainya.

Dan apabila bisa dikelola dengan baik dapat menjadi sumber PAD Kabupaten Nganjuk cukup potensial untuk kelangsungan pembangunan.

"Maka dari itu, Pemkab Nganjuk akan terus berupaya agar segera ada kesepakatan dalam pengelolaan Bendungan Semantok. Bagian mana saja yang bisa dikelola Pemkab Nganjuk dan bagian mana yang harus tetap dikelola BBWS Brantas karena terkait pembiayaan dan tekknis operasional bisa jelas semuanya," tutur Marhaen Djumadi.

(Achmad Amru Muiz/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer