Panitia Pengadaan Tanah Tol Kediri-Tulungagung Terbentuk, Warga Terdampak Diminta Pasang Patok

TRIBUNMATARAMAN.COM - Tim Panita Pengadaan Tanah untuk tol Kediri-Tulungagung telah terbentuk. 

Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tulungagung, Ferry Saragih, ditunjuk sebagai ketuanya

Menurut Fery, saat ini pihaknya menyusun jadwal sosialisasi ke setiap desa terdampak. 

Baca juga: Proyek Tol Kediri-Tulungagung Telan Biaya Rp 5 Triliun Lebih, Berikut Daftar Resmi 14 Desa Terdampak

"Sosialisasi akan dilakukan di setiap desa. Tidak dikumpulkan seperti dulu," terang Fery, Jumat (3/2/2023). 

Lanjutnya, saat ini patok right of way (ROW) sudah dipasang seluruhnya.

Patok ini yang menjadi penanda tanah yang akan dilewati tol.

Sosialisasi ini memberi informasi kepada masyarakat, terkait perhitungan luas tanah warga yang akan dipakai lahan tol. 

Untuk memudahkan perhitungan luas lahan warga yang dipakai tol, Fery meminta setiap warga terdampak memasang patok tanda batas tanahnya. 

"Tolong pasang patok batas tanahnya masing-masing. Dari patok tanah warga dan patok ROW kita akan tahu luas lahan yang terpakai," sambung Fery. 

Baca juga: Sah! Ini Daftar Kelurahan Kota Kediri Tergusur Jalan Tol Kediri-Tulungagung

Pemasangan patok batas tanah warga juga akan mempercepat proses pendataan.

Sebab pendataan hanya bisa dilakukan jika batas tanahnya sudah jelas. 

Meski diakui, nantinya kemungkinan akan ada konflik terkait patok batas dengan tetangga sekitarnya. 

"Mungkin selama ini batasnya belum jelas, begitu patoknya dimunculkan akan ada konflik. Semua harus diselesaikan," tegas Fery. 

Selain luas tanah, sosialisasi juga mencakup bangunan di atas tanah yang akan dipakai, tegakkan pohon, identitas pemilik dan bukti kepemilikan. 

Hasil sosialisasi ini akan diumumkan di setiap desa untuk dicocokkan dengan data warga.

Ada waktu 14 hari  masa sanggah, untuk merevisi jika data yang disampaikan Tim Panitia Pengadaan Tanah ini keliru. 

"Jika lewat masa sanggah 14 hari, maka hasil akhirnya akan kami serahkan ke tim appraisal (penaksir) harga," papar Fery. 

Tim appraisal yang akan menentukan nilai ganti untung tanah warga. 

Proses sosialisasi ini ditargetkan bisa tuntas di Februari 2023 ini.

Setelah luas tanah yang dipakai tol sudah diumumkan, nantinya ada Tim Penilai Tanah Sisa.

Tim ini yang menilai tanah milik warga yang terpotong oleh badan jalan tol berdasar nilai manfaatnya.

Jika memang sudah tidak bisa dimanfaatkan, maka akan dibeli seluruhnya. 

Namun jika masih bisa dimanfaatkan pemiliknya, maka tidak akan dibeli.

"Misalnya tanah sisanya terlalu sempit, nanti sekalian dibeli. Tapi kalau masih luas, bisa dipakai ruko misalnya, tidak akan dibeli," ungkap Fery. 

Namun nilai tanah sisa ini berbeda dengan tanah yang dilewati badan tol. 

Meski demikian, Fery memastikan harganya masih di atas harga pasaran. 

Dari semua lahan yang terpakai, 30 persen merupakan permukiman dan 70 persen berupa sawah, kebun dan lahan kosong. 

"Yang cukup rumit nanti tanah aset desa, sebab aset desa tidak boleh diperjualbelikan. Harus ada penggantinya," pungkas Fery. 

Sebelumnya ada 12 desa di 3 kecamatan dan 2 kelurahan di satu kecamatan yang terdampak tol Kediri-Tulungagung. 

Kecamatan Karangrejo ada 8 desa terdampak, yaitu Tulungrejo, Punjul, Sukodono, Gedangan,Sukowidodo, Sembon, Sukowiyono dan Bungur.

Kecamatan Kedungwaru hanya ada satu satu desa, yaitu Desa Simo.

Kecamatan Kauman ada 3 desa, yaitu Desa Batangsaren, Panggungrejo dan Balerejo.

Terakhir di Kecamatan Tulungagung  ada 2 kelurahan yaitu Kelurahan Panggungrejo dan Kutoanyar. (David Yohanes)