Daftar Resmi 4 Kecamatan dan 14 Desa Terdampak Jalan Tol Kediri-Tulungagung

"Kami juga sudah melakukan sosialiasi terkait tim yang akan dibentuk. Siapa nama-nama yang akan dilibatkan," sambung Ferry.

Selain itu ATR/BPN Tulungagung  juga bersurat pada dinas terkait, mengenai tegakkan di atas lahan yang akan dibebaskan.

Tim Pantia Pengadaan Tanah terdiri dari Tim A untuk mengurusi pengukuran, dan Tim B yang mengurusi yuridis.

Tim A akan melakukan pengukuran, sementara Tim B melakukan inventarisasi yuridis menyangkut data kepemilikan tanah.

Tim B yang akan menghitung bangunan di atas lahan, dan menghitung tegakkan pohon di atasnya.

Hasil kerja kedua tim ini akan diumumkan ke warga yang terdampak.

Lalu ada masa sanggah yang bisa dilakukan oleh warga terdampak.

"Misalnya data kami tegakannya lima, pemilik tanah mengaku ada 10. Itu bisa dilakukan sanggahan," papar Ferry.

Jika tidak ada lagi sanggahan, maka tim appraisal akan turun untuk menaksir harga.

Tim ini akan menentukan bentuk ganti rugi yang akan diberikan ke warga.

Nilai yang ditetapkan oleh tim appraisal tidak bisa ditawar lagi.

Nilai yang ditetapkan tim appraisal hanya bisa diubah melalui gugatan di pengadilan.

"Seringkali masyarakat keliru, mengira nilai yang ditetapkan bisa tawar menawar. Padahal tidak bisa diubah lagi kecuali lewat pengadilan," tegasnya.

Jika tidak ada gugatan terkait nilai bentuk ganti rugi, maka akan dilakukan tahapan pembayaran.

Lebih lanjut Ferry mengungkapkan, pihaknya masih menunggu dokumen resmi Penlok.

Nantinya ATR/BPN Tulungagung akan menyurati Notaris, PPAT dan PPATS, melarang pembuatan akta peralihan hak.

Hal ini dilakukan untuk mencegah upaya makelar tanah yang hendak mencari untung.

"Kami masih menunggu Penlok dulu baru kami akan mengirimkan surat," pungkas Ferry.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(David Yohanes/tribunmataraman.com)