Tanggapi Demo Ribuan Siswa SMKN 1 Boyolangu, Kadindik Jatim: "Siswa Tak Perlu Tahu Anggaran Sekolah"

TRIBUNMATARAMAN.COM - Ribuan siswa SMKN 1 Boyolangu, Tulungagung, beberapa waktu lalu menggelar aksi unjuk rasa dan menolak masuk kelas untuk memprotes besaran iuran sekolah yang dianggap terlalu memberatkan. 

Aksi unjuk rasa pelajar SMKN 1 Boyolangu ini mendapat perhatian dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi. 

Dia mengatakan, aksi unjuk rasa pelajar SMKN 1 Boyolangu terjadi karena misinformasi. 

Pasalnya, sumber pendanaan sekolah itu ada tiga. Yaitu BPOPP dan BOS yang perhitungannya berdasarkan biaya per siswa.

Baca juga: Didemo Ribuan Murid, Kepala SMKN 1 Boyolangu dan Ketua Komite Bantah Mematok Sumbangan  

BOS dan BPOPP ini hanya cukup untuk operasional saja. 

"Jadi kalau butuh tambahan sarana prasarana, peningkatan sarana prasarana bahkan program tambahan. Sesuai permendikbud maka sumber dananya dari komite sekolah yang merupakan perwakilan orang tua yang menghimpun dana secara sukarela," ujarnya dikonfirmasi Selasa (6/9/2022).

Misinformasi itu, menurut Wahid karena kurangnya koordinasi, sehingga dana yang terkumpul selama ini hanya diketahui komite dan kepala sekolah.

"Dan siswa ini ingin tahu, anggaran yang dijanjikan untuk tempat parkir kok belum dibangun. Sudah dijelaskan penggunaan uang sumbangan ini kemana saja pada perwakilan siswa tiap jurusan," lanjutnya.

Wahid menilai, anggaran sekolah harusnya tidak perlu diketahui siswa, cukup sekolah dan wali murid. Untuk itu pihak, sekolah dan komite sudah mengumpulkan wali murid untuk menjelaskan penggunaan dana yang sudah terkumpul.

"Siswa tidak perlu tahulah,  siswa cukup belajar. Yang perlu tahu ya sekolah dan wali murid saja," pungkasnya.

Baca juga: Ribuan Siswa SMKN 1 Boyolangu Unjuk Rasa Menolak Iuran Sekolah yang Memberatkan

Sebelumnya juga telah diberitakan, para siswa SMKN 1 Boyolangu kompak menggelar unjuk rasa, Senin (5/9/2022) pagi.

Mereka memprotes pihak sekolah yang mematok iuran untuk semua tingkatan kelas.

Kelas X dikenakan Rp 2.735.000, kelas XI Rp 1.240.000 dan kelas XII Rp 1.645.000.

Sejumlah wali murid juga terlihat ada sekitar sekolah memberikan dukungan pada aksi ini.

Namun mereka hanya di luar pagar sekolah, tidak masuk ke area sekolah.