Berita Nganjuk

Aktivis Mendesak DPRD Nganjuk Tindak Tegas Anggotanya yang Sering Bolos

Aktivis Masyarakat Peduli Anti Korupsi (MAPAK) Kabupaten Nganjuk meminta DPRD Nganjuk bersikap tegas terhadap anggota yang tidak menjalankan tugas.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman/achmad amru muiz
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk yang digelar secara tatap muka 

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Aktivis Masyarakat Peduli Anti Korupsi (MAPAK) Kabupaten Nganjuk meminta DPRD Nganjuk bersikap tegas terhadap anggota yang tidak menjalankan tugas.

Koordinator MAPAK Kabupaten Nganjuk, Supriyono menjelaskan, anggota DPRD Nganjuk yang tidak menjalankan tugas kedewanan atau absen lama dari gedung DPRD tersebut jelas mencederai amanah yang diberikan rakyat kepadanya.

Menurutnya, anggota DPRD itu sudah melanggar sumpah dan janji sebagai legislator Kabupaten Nganjuk.

"Untuk itu, kami mendesak DPRD Nganjuk tegas dengan memberikan sanksi sesuai AD/ART DPRD terhadap anggotanya yang sudah mencederai amanah rakyat dengan tidak menjalankan tugas kedewanan tersebut," kata Supriyono, Jumat (29/7/2022).

Baca juga: Sanksi Menanti Anggota DPRD Nganjuk Dari Partai Hanura yang Sering Bolos Rapat Paripurna

Kata Supriyono, kalaupun dalam AD/ART belum mencantumkan pemberian sanksi terhadap anggota DPRD nakal, maka bisa menggunakan Undang-undang.

Dengan demikian citra dari lembaga DPRD sebagai wakil rakyat tidak tercoreng oleh sikap dan tindakan anggota DPRD yang mencederai amanah rakyat.

"Coba dipikir, seseorang yang tidak bekerja tetapi tetap menerima gaji itu apa namanya. Alangkah baiknya gaji anggota DPRD itu untuk kepentingan membantu rakyat miskin di Nganjuk yang jumlahnya masih berjibun kami kira itu lebih baik," ucap Supriyono.

Oleh karena itu, ungkap Supriyono, pihaknya bersama aktivis sosial kemasyarakatan lain di Kabupaten Nganjuk akan berkoordinasi menyikapi berbagai persoalan di lembaga DPRD Nganjuk tersebut. Hal itu dimaksudkan agar citra lembaga DPRD Nganjuk tidak terus-terusan tercoreng oleh perbuatan sebagian kecil anggotanya. Dan lembaga DPRD Nganjuk tidak masuk dalam persoalan dugaan korupsi.

"Karena kami juga memiliki kewajiban untuk ikut menjaga lembaga DPRD Nganjuk tetap baik dan dicintai rakyat, bukanya menjadi cibiran rakyat akibat perbuatan dan tingkah laku anggotanya yang mencederai hati rakyat," tandas Supriyono.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved