Berita Nganjuk

Sanksi Menanti Anggota DPRD Nganjuk Dari Partai Hanura yang Sering Bolos Rapat Paripurna

DPC Partai Hanura Nganjuk menyiapkan sanksi untuk seorang kadernya yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk karena sering bolos sidang 

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Rapat Paripurna DPRD Nganjuk 

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - DPC Partai Hanura Kabupaten Nganjuk menyiapkan sanksi terhadap seorang kadernya yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. 

Sanksi disiapkan karena yang bersangkutan terlalu sering bolos sidang paripurna dan kerap tak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Nganjuk, Raditya Haria Yuangga mengatakan, DPC Partai Hanura sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan hingga dua kali.

Namun yang bersangkutan tak pernah hadir. 

"Sikap kami dua pemanggilan tidak dihiraukan ya kami naikkan laporan ke DPD Hanura Jatim. Dan sudah satu kali dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan juga tidak ada tanggapan sama sekali," kata Raditya Haria Yunangga yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Rabu (27/7/2022).

Dijelaskan Raditya Haria Yuangga, kemungkinan setelah dilakukan pemanggilan kedua, apabila tetap tak diindahkan, maka yang bersangkutan itu bisa dilaporkan ke DPP Partai Hanura.

"Tentunya kalaupun kebijakan yang diambil oleh DPP Partai Hanura akan dilakukan PAW maka kamipun siap menjalankan kebijakan DPP," ucap Raditya Haria Yuangga.

Diakui Raditya Haria Yuangga, ketidakhadiran atu anggota DPRD dari Partai Hanura tersebut terjadi sejak anggota bersangkutan keluar dari Grup WA Fraksi Partai Hanura. Setelah itu yang bersangkutan tidak pernah mengikuti aktivitas dari Partai Hanura Kabupaten Nganjuk.

"Kamipun sempat berupaya meminta keterangan secara kepartaian terhadap yang bersangkutan, mengapa tidak lagi hadir dalam kegiatan partai maupun dalam menjalankan amanah sebagai anggota DPRD Nganjuk," tandas Raditya Haria Yuangga.

Sementara Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono belum dapat berbicara banyak terkait ketidakhadiran satu anggota DPRD sejak awal tahun hingga saat ini. Dan pihaknya meminta kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Nganjuk untuk bisa menindaklanjuti persoalan ketidakhadiran satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura.

"Nanti rekan-rekan anggota BK yang memproses persoalan itu, karena itu memang menjadi kewenangan dari BK," kata Tatit Heru Tjahjono.

Meski demikian, tambah Tatit, pihaknya memastikan meski satu anggota DPRD Nganjuk tersebut tidak pernah hadir untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPRD , untuk hak gaji tetap diberikan setiap bulannya. Namun yang bersangkutan tidak akan mendapatkan hak-hak penghasilan tambahan karena tidak ikut dalam kegiatan kerja DPRD Nganjuk.

"Untuk itu silakan ditunggu sajalah proses dari persoalan ketidakhadiran satu anggota DPRD itu. Dan kalaupun nantinya akan dilakukan PAW maka kami jamin akan tetap mematuhui prosedur dan aturan yang ada," tutur Tatit Heru Tjahjono.

Caption Foto: Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Nganjuk, Raditya Haria Yuangga. 

 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved