Hampir Semua Masyarakat Kota Kediri Telah Terjamin Kesehatannya Lewat BPJS Kesehatan

TRIBUNMATARAMAN.com | KEDIRI - Pemkot Kediri pada 2022 mengeluarkan effort besar agar masyarakat Kota Kediri terjamin kesehatannya melalui BPJS Kesehatan.

Anggaran yang dialokasikan untuk BPJS Kesehatan pada 2022 mencapai Rp 37 miliar lebih besar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 35 miliar. Kota Kediri juga telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) 97,72 persen.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menjelaskan, hampir semua masyarakat di Kota Kediri saat ini sudah terjamin kesehatannya. 

"Sekarang tugasnya Pak Lurah dan Bu Lurah untuk mencari 2,28 persen masyarakat yang belum ber-BPJS. Kalau mampu suruh daftar BPJS kalau yang tidak mampu kita jamin. Kita upayakan supaya Kota Kediri bisa 100 persen," ungkap Abdullah Abu Bakar usai menerima penghargaan sertifikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan di Balai Kelurahan Semampir, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: 98 Persen Warga Terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional, Kota Kediri Terima Piagam UHC

Walikota berharap kerjasama Pemkot Kediri dan BPJS berjalan dengan baik. BPJS juga bisa terus memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Kediri. 

Sehingga awareness masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi, setidaknya usia harapan hidup di Kota Kediri bisa meningkat.

Saat ini BPJS juga telah meningkatkan layanan, yakni apabila masyarakat lupa membawa kartu BPJS bisa menunjukkan KTP untuk berobat.

"Tidak perlu takut lagi ketika sakit datang ke fasilitas kesehatan. Sebaran puskesmas kita juga bagus kita punya 9 puskesmas yang akan terus kita upgrade. Pemkot Kediri tidak meminta sakit tapi kami sedia payung sebelum hujan," harapnya.

Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mas Abu juga menyampaikan, kesehatan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah. 

"Alhamdulillah dari tahun ke tahun Pemkot Kediri sangat fokus terhadap layanan kesehatan. Kita hanya ingin menjamin kesehatan seluruh masyarakat Kota Kediri ini beres," tandasnya.

Diharapkan seluruh masyarakat Kota Kediri yang datang ke fasilitas kesehatan mendapat pelayanan yang baik. Tidak membedakan antara pasien umum dan pasien BPJS. 

Sementara Deputi Direksi BPJS Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa menjelaskan, capaian UHC adalah jumlah penduduk yang terdaftar minimal 95 persen. Data di Kota Kediri sendiri sudah lebih dari 95 persen. 

Bahkan di atas angka Nasional yang masih 87 persen. Saat ini apabila UHC sudah lebih dari 95 persen, didaftarkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran, maka kartu sudah langsung aktif. Tapi untuk peserta mandiri menunggu 14 hari. 

"Kami apresiasi Pak Wali yang sangat peduli terhadap masyarakatnya. Komitmen memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luar biasa. Saya apresiasi dan terima kasih telah berkoordinasi memastikan validasi data di Kota Kediri," ujarnya.

Pada acara itu Walikota juga memberikan penghargaan kepada tiga kelurahan yang telah mencapai cakupan UHC tertinggi. Di antaranya, Kelurahan Balowerti, Kelurahan Pesantren dan Kelurahan Tamanan. 

Sementara penyerahkan secara simbolis kartu BPJS diberikan kepada Ny Suhartini, Ny Muji Astutik dan M Rafi Alfarizky.