Berita Nganjuk

DPRD Nganjuk Sebut Proses PAW Anggota DPRD Terlibat Narkoba Masih Menunggu SK Gubernur Jatim

Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan tahapan PAW Anggota DPRD yang terlibat narkoba masih menunggu SK GUbernur Jatim.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman/achmad amru muiz
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono 

TRIBUNMATARAMAN.com | NGANJUK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk memastikan tidak menghambat terhadap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan dari Partai Perindo.

Hal ini dikarenakan PAW anggota DPRD Nganjuk harus melalui proses dan tahapan serta harus sesuai dengan Undang-undang.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, pihaknya telah menjalankan proses PAW anggota DPRD dari Partai Perindo.

Saat ini proses PAW memasuki tahap persetujuan dan penetapan PAW oleh Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Nganjuk.

"Ada batas waktu 28 hari kerja dari dikirimnya surat permohonan penetapan PAW oleh Gubernur Jawa Timur. Dan saat ini baru hari ke 15 sehingga masih ada waktu bagi Gubernur untuk menetapkan SK PAW anggota DPRD Nganjuk," kata Tatit Heru Tjahjono, Kamis (23/6/2022).

Dijelaskan Tatit Heru Tjahjono, Gubernur Jawa Timur sebelumnya telah menurunkan surat pemberhentian anggota DPRD Nganjuk yang terlibat Narkoba dan telah di vonis Pengadilan.

Surat pemberhentian anggota DPRD dari Partai Perindo atas nama Ibnu Khadjar tersebut diterima pada awal bulan Juni 2022 ini. Dan setelah surat pemberhentian tersebut turun maka langsung disusul dengan surat permohonan penetapan PAW anggota DPRD ke Gubernur Jatim.

Usulan penetapan SK PAW anggota DPRD Nganjuk itu setelah diterimanya hasil verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Nganjuk.

"Jadi proses PAW Anggoa DPRD itu butuh waktu dan tidak serta merta begitu saja. Untuk itu tidak benar jika kami memperlambat proses PAW Anggota DPRD dari Partai Perindo," ujar Tatit Heru Tjahjono.

Memang, diakui Tatit Heru Tjahjono, DPRD Nganjuk sempat menerima sejumlah surat pengaduan dan keberatan dari seorang kader Partai Perindo. Hal itu terkait dengan nama calon pengganti anggota DPRD yang dinilai bermasalah. Dimana persoalan tersebut lebih pada internal Parpol sehingga DPRD Nganjuk tetap memproses PAW anggota DPRD sesuai dengan surat yang diterima dari DPP Partai Perindo.

Surat pengaduan dan keberatan atas nama calon pengganti anggota DPRD itu, tambah Tatit Heru Tjahjono, telah dikirim semua ke KPU untuk dilakukan verifikasi. Dan hasil verifikasi telah diterima dan itu menjadi dasar diprosesnya PAW anggota DPRD dari Partai Perindo itu.

"Maka dari itu, apabila masih teradi polemik soal nama calon pengganti anggota DPRD itu persoalan internal Parpol dan bukan persoalan DPRD. Dan kamipun berharap Gubernur Jatim segera menurunkan SK penetapan PAW anggota DPRD Nganjuk tersebut agar secepatnya dapat dilakukan pelantikan dalam rapat Paripurna Istimewa," tutur Tatit Heru Tjahjono. (aru/Achmad Amru Muiz)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved