Terbongkar Kedok SMAN 1 Gresik Sumbangan jadi Pungutan, Dicetak di Banner Ditempel Tepi Jalan

TRIBUNMATARAMAN.COM | GRESIK - Kasus tarikan di dunia pendidikan Gresik menjadi ramai setelah wali murid protes.

Dana sumbangan diubah menjadi tarikan dengan berbunyi SPP sebesar Rp 250.000/bulan mulai dari kelas X sampai kelas XII.

Pungutan ini terungkap setelah seorang wali murid memberanikan diri mendatangi kantor kepala Sekolah SMAN 1 Gresik.

Diketahui penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Bentuknya berupa bantuan dan atau sumbangan sukarela, bukan pungutan.

Jika sudah ditarif Rp 250.000/bulan dan wajib membayar masuk kategori pungutan.

Satu orang siswa dalam setahun membayar Rp 3 juta. Jika dikalikan jumlah 1.000 siswa yang terdiri kelas X, XI dan XII maka uang yang terkumpul sebesar Rp 3 Miliar. Belum biaya lain-lain.

Padahal sekolah sudah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Pemprov Jawa Timur.

DPRD Jawa Timur angkat bicara terkait viralnya kasus ini. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Kodrat Sunyoto, mengatakan tarikan SPP jelas dilarang. Yang boleh hanya sumbangan.

"Pungutan atau tarikan di sekolah dilarang," kata dia, Selasa (24/5/2022).

Sumbangan sesuai Permendikbud 75/2016 yang ada adalah dukungan atau sumbangan dari para orang tua siswa. Dihimpun sendiri oleh komite sekolah untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Karena sumbangan nominalnya harus sesuai kesepakatan. Tidak sama nominalnya antara yang mampu dan tidak mampu.

Hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di SMAN 1 Gresik.

Wali murid memprotes nominal SPP sebesar Rp 250.000/bulan seperti diwajibkan. Jika tidak membayar maka tidak boleh ikut ujian maupun rekreasi.

Budi, salah satu wali murid mengatakan dia memberanikan diri karena banyak wali murid yang bayar SPPnya terpaksa.