Breaking News:

Berita Trenggalek

Tolak Aturan Minimal Alokasi BLT Dana Desa, Kades dan Perangkat Desa se-Trenggalek Demo

Kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam AKD an PPDI Kabupaten Trenggalek unjuk rasa menolak aturan dalam Perpres 104/2021.

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/aflahul abidin
Massa dari kepala dan perangkat desa se-Kabupaten Trenggalek saat menggelar aksi menolak Perpres 104/2021 yang salah satunya mengatur soal batas minimal alokasi dana desa untuk BLT. 

TRIBUNMATARAMAN.com | TRENGGALEK – Para kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Trenggalek menggelar demo, Kamis (16/12/2021).

Mereka menolak salah satu aturan yang tertuang dalam Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN 2022.

Poin yang mereka tolak adalah pasal 5 ayat 4 yang mengatur soal program perlindungan sosial bantuan langsung tunai desa.

Dalam perpres itu, pemerintah memberi batas minimal penggunaan dana desa untuk BLT, yakni 40 persen.

“Artinya kalau dana desa itu Rp 1,5 miliar, ini ada Rp 600 juta untuk BLT,” Kepala AKD Kabupaten Trenggalek Puryono, usai aksi demo.

Pihaknya menyebut, nilai itu terlalu besar. Sehingga kepala dan perangkat desa akan kesulitan untuk mencari sasaran penerima BLT dana desa sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Puryono menekankan, pihaknya tak menolak alokasi penggunaan dana desa untuk BLT. Namun, porsinya harus disesuaikan. Tak ditetapkan batas minijmal.

“Bukan BLT dana desanya yang kami tolak. Tapi batas minimalnya, yang akan membuat desa kesulitan,” ujarnya.

Mereka berharap, pemerintah pusat memberi kewenangan untuk desa menentukan porsi penggunaan dana desa untuk BLT.

“Harapnnya tidak dikasih minimal. Tapi secara proposional desa mengatur dengan sendirinya. Atau yang seperti aturan kemarin-kemarin. Itu lebih leluasa dan bijak,” tutur dia.

Dalam aksi tersebut, ada ratusan kepala dan perangkat desa yang hadir. Mereka datang dari daerah masing-masing menaikki kendaraan roda empat dan pikap.

Setelah berkumpul di parkiran Stadion Menak Sopal, massa bergeser menggelar aksi di halaman Gedung DPRD Kabupaten Trenggelak.

Di sana mereka menggelar beberapa atraksi sebagai bentuk protes. Setelah itu, massa bergeser ke Pendopo Kabupaten Trenggalek untuk beraudiensi dengan Bupati Trenggalek. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved