Pejuang Gayatri Tulungagung Soroti Polemik Pembangunan Makam Modern, Bupati Sarankan HGU Digugat

Sudah ada instruksi supaya lahan itu dikembalikan ke masyarakat.

“Adanya HGU hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah,” tegasnya.

Sementara belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penggunaan lahan untuk makam.

Padahal pembangunan makam itu seharusnya didahului terbitnya Perda, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987.

Sementara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayah itu disebutkan sebagai perkebunan.

Menurut warga, lahan Tumpak Mergo dulunya milik warga yang disewa Belanda untuk perkebunan di tahun 1901.

Saat itu ada 93 rumah, 135 kepala keluarga di 5 RT yang melepaskan lahan untuk dipakai perkebunan.

Pada tahun 2008 sudah ada perintah lahan itu untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Namun kemudian terbit HGU untuk pembangunan makam modern.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik