Warga Trenggalek Dibebani PPJ Sebesar 10 Persen, Tagihan Listrik Capai Rp 1,2 Miliar

"Alhamdulillah on the track. 2025 target 21 M terealisasi 20,8 M atau 99 persen. Tahun 2026 target 22,5 M tribulan / Q1 sdh tercapai 5,8 M atau 25,8 persen," imbuhnya.

Kebijakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 10 persen di Kabupaten Trenggalek memicu gelombang protes dari kalangan mahasiswa. Hal ini terjadi di tengah besarnya tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) daerah tersebut yang mencapai miliaran rupiah setiap bulannya.

Tolak PPJ 10 Persen

DPC GMNI Trenggalek secara resmi menyatakan penolakan terhadap beban pajak yang dipungut melalui tagihan listrik pelanggan PLN tersebut. 

Sekretaris DPC GMNI Trenggalek, Ramadan Agung P menilai kebijakan ini sangat memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.

"Kami dengan tegas menyatakan penolakan terhadap kebijakan PPJ 10 persen. Kebijakan ini sangat memberatkan, terutama saat harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan terus naik, sementara daya beli masyarakat melemah," tegas Ramadan.

Ramadan menambahkan pemerintah daerah seharusnya tidak terus menjadikan rakyat sebagai objek pungutan.

Tanpa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan transparansi anggaran daerah. 

Baca juga: Ratusan Santri Ikuti Bimbingan Yanbua Baca Tulis Alquran di Ponpes Al Kautsar Trenggalek 

Menurutnya, angka 10 persen sangat membebani masyarakat kecil yang sudah kesulitan membayar tagihan listrik rumah tangga.

"Ironisnya, fasilitas penerangan jalan tidak dinikmati secara merata. Di wilayah desa, gang, hingga pelosok, banyak lampu yang mati atau bahkan belum ada penerangan sama sekali," akuinya.

DPC GMNI Trenggalek menrgaskan rasanya tidak adil jika pungutan dipaksa penuh 10 persen tanpa melihat manfaat nyata yang diterima masyarakat.

(Madchan Jazuli/TribunMataraman.com)