DPRD Nganjuk Gelar Rapat Paripurna Propemperda 2026 Bareng Pemkab

Ringkasan Berita:

• DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk. 
• Rapat tersebut beragendakan pengesahan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

TRIBUNMATARAMAN.COM, NGANJUK - DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna bersama Pemkab Nganjuk, Selasa (20/1/2026).

Rapat tersebut beragendakan pengesahan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono didampingi Wakil Ketua DPRD, Ulum Basthomi. 

Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro hadir dalam rapat ini. 

Mas Handy -sapaan Wabup- mengatakan perubahan Propemperda kali ini mencakup kurang lebih 17 rancangan peraturan daerah yang berasal dari usulan dewan serta Pemkab. 

Menurutnya, jumlah itu merupakan cerminan keseriusan bersama dalam melakukan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Pemkab berkomitmen, mendorong pembaruan regulasi daerah yang adaptif, terarah, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan.

"Ada 17 rancangan Perda, Antara lain dari parkir, pendidikan, dan cagar budaya. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk pembaruan supaya regulasi mengikuti perkembangan dan jadi lebih terarah," katanya, Selasa (20/1/2026). 

Ia menyoroti pengaturan perparkiran yang kerap menjadi perhatian masyarakat. 

Perubahan yang diusulkan terkait parkir tidak berkaitan dengan kenaikan tarif, melainkan penataan wilayah parkir. 

"Pembagian area parkir dinilai penting untuk menekan praktik parkir ilegal serta memberikan kejelasan titik-titik yang diperbolehkan dan dilarang," paparnya. 

Baca juga: KPK Beber Cara Wali Kota Madiun Lakukan Dugaan Tipikor, Peras Pengusaha Minta Komisi Proyek

Sementara di sektor infrastruktur, ia mengakui adanya penurunan anggaran akibat pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. 

Kendati begitu, mas Handy memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen mengoptimalkan anggaran yang tersedia. 

"Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat," terangnya. 

Dia memaparkan sebagian besar usulan perubahan regulasi ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Nganjuk.