Said Abdullah : Presiden Perlu Pimpin Perbaikan Sektor Keuangan dan Fiskal

TRIBUNMATARAMAN.COM - Belum surut berita IHSG susut karena tudingan MSCI atas praktik tidak sehat di bursa saham, Goldman Sach menyusul tudingan MSCI tersebut dengan menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underwight karena resiko investabilitas yang meninggi.

Kini kita dikejutkan kembali dengan rilis terbaru Moodys atas level kredit rating Indonesia dari stable ke negative. Pangkal masalahnya, Moodys menilai menurunnya prediktabilitas kebijakan yang melemahkan efektivitas kebijakan, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Moodys memberikan atensi dalam hal tata kelola Danantara, prioritas investasi dan sumber pendanaanya.

Kabarnya, bulan ini juga FTSE Russel, anak perusahaan London Stock Exchange akan merilis laporan mereka tentang outlook bursa saham dan ekonomi Indonesia. 

Dari tiga lembaga yang memberi koreksi diatas, sesungguhya ada benang merah yang sama, yakni praktik tata kelola yang dianggap kurang baik di pasar saham, Danantara, dan kebijakan fiskal pemerintah.

Baca juga: Prioritas Utama Kerja Kepemimpinan Baru OJK, Said Abdullah : Bangun Kepercayaan Pasar

“Kartu Kuning” yang diberikan MSCI sebenarnya sudah lama, demikian halnya nyala lampu kuning dari IMF dan IDR terkait dengan utang pemerintah. IMF merekomendasikan utang pemerintah tidak lebih dari 150 persen dari pendapatan negara, sedangkan International Debt Relief (IDR) merekomendasikan maksimal 167 % , namun posisi kita sudah 349,9 % . 

Kalau ini dibunyikan terus IMF dan IDR, makin memberi persepsi negatif kepada investor pada pasar obligasi, dan sebagian investor asing juga sudah pergi dari SBN (Surat Berharga Negara). Empat tahun lalu kepemilikan asing dalam SBN masih 40 % , akhir Desember 2025 tinggal 14 % .

IMF juga memberikan rekomendasi agar Bank Indonesia (BI) tidak terus menurus menyerap SBN. Berkali kali IMF juga menyampaikan hal ini, setidaknya di tahun sejak tahun 2020, di nyatakan lagi di tahun 2022 dan 2023. Kepemilikan BI saat ini pada SBN lebih dari 25?ri jumlah total SBN.

Presiden Pimpin Reformasi Menyeluruh

SEJUMLAH catatan yang dilayangkan oleh berbagai lembaga di atas menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan. Bapak Presiden dapat mengubah “tekanan” ini menjadi peluang besar, melalui kepemimpinan reformasi pada sektor keuangan dan fiskal.

Krisis tata kelola yang dilayangkan sejumlah lembaga perlu dijawab dengan penataan struktural, baik sektor keuangan maupun fiskal. Beberapa waktu lalu, saat menjawab kawan kawan wartawan, saya sudah mengajukan tujuh hal untuk penataan sektor keuangan, khususnya pasar modal, antara lain menjaga independensi bursa, dan OJK, menambah free float hingg 15 % ,keterbukaan informasi, penegakan hukum oleh OJK, sertifikasi pelaku media sosial di bursa, mengevaluasi penempatan asuransi dan dana pensiun ke bursa saham.

Keseluruhan reformasi struktural di sektor keuangan ini untuk menekan efek rambatan pada sektor lainnya, terutama di pasar obligasi yang masih menjadi tumpuan pemerintah membiayai APBN.

Dari sisi fiskal, ada baiknya Bapak Presiden memimpin restrukturisasi belanja untuk menekan pelebaran defisit, sekaligus langkah awal mengurangi beban utang sebagaimana rekomendasi IMF dan IDR. Upaya ini sekaligus mitigasi apabila penerimaan pajak dan PNPB ditahun ini mengalami shortfall.

Berbagai program prioritas tidak untuk dibatalkan, tetapi di hitung ulang pendanaanya, sekaligus memperbaiki tata kelolanya. Perluas partisipasi publik, dan libatkan berbagai ahli untuk menyusun fondasi teknokrasinya. Serap setiap kritik sebagai semangat pembaruan, dan jalan mendamaikan kontradiksi.

Dalam jangka pendek, tidak mudah bagi pemerintah meninggalkan utang. Jangka pendek, dan menengah, pemerintah sejujurnya masih perlu menyerap utang baru. Justru dari reformasi fiskal diatas, saya yakin kepercayaan investor akan pulih. Bapak Presiden dapat menyampaikan seterang terangnya atas peta jalan reformasi fiskal jangka pendek dan menengah. Pesannya jelas, untuk mengikat kepercayaan investor asing.

Karena SBN tidak bisa menyedot terus sumber likuiditas dari BI dan Himbara, terutama pada jangka panjang. Kebutuhan menarik investor, terutama asing menjadi modal penting, sekaligus sebagai ruang menghimpun kepercayaan. Karena itu, kritik Moodys soal kredit rating yang memburuk perlu di jawab. 

Imbal hasil (yield) tinggi bukan jawaban, bahkan bisa jadi bumerang bagi pemerintah dikemudian hari. Lagi lagi perbaikan tata kelola, dan keterbukaan informasi. Jalan inilah untuk membalikkan keadaaan.