Politik Boomer Mindset, Hadi Prasetyo Beri Tiga Rekomendasi untuk PDI Perjuangan

Ringkasan Berita:

• Praktisi sekaligus mantan Birokrat Pemprov Jatim Ir Hadi Prasetyo ME Dpl Urb M membongkar permasalahan dan harapan besar kemajuan Jawa Timur.
• Hal ini dia sampaikan saat hadir dalam Talkshow RedTalks: Suara Muda untuk Jatim Keren yang digelar di Dyandra Convention Center Surabaya, Sabtu (22/11/2025).
• Hadi mengemukakan bahwa saat ini politik yang menjadi sumber policy atau kebijakan mayoritas masih menggunakan boomer mindset.

TRIBUNMATARAMAN.COM SURABAYA - Praktisi sekaligus mantan Birokrat Pemprov Jatim Ir Hadi Prasetyo ME Dpl Urb M membongkar permasalahan dan harapan besar kemajuan Jawa Timur.

Hal ini dia sampaikan saat hadir dalam Talkshow RedTalks: Suara Muda untuk Jatim Keren yang digelar di Dyandra Convention Center Surabaya, Sabtu (22/11/2025).

Di awal, Hadi mengemukakan bahwa saat ini politik yang menjadi sumber policy atau kebijakan mayoritas masih menggunakan boomer mindset.

Hal ini terbalik lantaran masyarakat yang dihadapi saat ini sebagian besar adalah generasi muda millenial dan juga generasi Z. 

Padahal generasi millenial juga generasi Z adalah pelaku ekonomi, pelaku kekuasaan dan sebagaimana. 

“Maka perjuangan kita yang saya harapkan bisa dibantu oleh teman-teman di PDIP yang sangat pro dengan ekonomi kerakyatan yang pertama adalah berdikari secara ekonomi dan itu menggunakan tenaga kerja muda,” tegasnya.

Ia mengaku sempat berdiskusi dengan salah satu pelaku usaha muda yang memiliki usaha sendiri.

Saat ditanya modalnya dari mana, pemuda tersebut menjawab modalnya sendiri, bukan dari bantuan bank.

Banyak pelaku usaha muda terkendala pinjaman modal karena sistem perbankan dan permodalan yang ada saat ini adalah kolateral.

Padahal, ditegaskan Hadi, bagaimana kamu muda dengan profesionalisme, keahlian dan semangat bisa maju kalau mereka tidak pernah dihargai sebagai kolateral.

Baca juga: PDIP Jatim Susun Rekomendasi Strategis Tindaklanjuti RedTalks, Benahi Komunikasi dan Rangkul Gen Z

“Artinya sistem perbankan itu tidak bisa lagi hanya kolateral doang. Kalau bicara dengan OJK tentu bilangnya itu tidak bisa dapat pinjaman kalau tidak ada pinjaman. Padahal itu sebetulnya bisa,” tegasnya.

Pemerintah sebagai pengelola APBD sangat berwenang untuk memberikan kebijakan misalnya berkolaborasi dengan bank dan dengan pihak pemberi CSR yang tertarik agar bisa menjadi investasi bersama untuk membantu usaha kaum muda.

“Sebagai contoh Bank UMKM, KUR di Jawa Timur bunganya 3 persen sebelum ada KUR-KUR yang sekarang. Kenapa mampu? Bahkan kadang-kadang tanpa jaminan. Karena APBD memberikan uang pada bank UMKM mestinya bunga deposito kan 6 persen, itu kami minta 2 persen saja, tapi kasihkan KUR 3 persen ya, itu permintaannya,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Pemprov Jatim itu.

Harapan pada PDIP yang kedua, ditegaskan Hadi, suara muda harus intensif dan interaktif dengan para politisi. Sehingga menurutnya ada kebutuhan urgen akan adanya platform hearing yang terbuka. 

Platform tersebut tidak harus formal yang dibuka secara resmi dalam Rapat Dengar Pendapat sebagaimana di DPR RI, justru yang dibutuhkan adalah ruang dialog yang hangat dan dekat.