Fakta-Fakta Terbaru OTT KPK di Ponorogo: Bupati Sugiri Sancoko dan Sang Adik Ikut Diamankan

Selain Sugiri, enam orang lain turut diamankan, termasuk Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono dan Direktur RSUD dr. Harjono, dr. Yunus Mahatma.

4. KPK Amankan 13 Orang, 7 Dibawa ke Jakarta

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa total ada 13 orang yang diamankan dalam OTT di Ponorogo.

“Hingga Jumat malam, tim berhasil mengamankan 13 orang. Tujuh di antaranya dibawa ke Jakarta pagi ini,” kata Budi.

Menurutnya, sebagian pihak masih diperiksa di Jawa Timur. KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan, termasuk Bupati Sugiri.

5. OTT Diduga Terkait Suap Mutasi dan Promosi Jabatan

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut, operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan dugaan suap dalam mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Menariknya, beberapa jam sebelum OTT, Sugiri Sancoko baru saja melakukan mutasi besar-besaran terhadap 138 pejabat eselon II hingga IV di lingkup Pemkab Ponorogo.

Mutasi tersebut berlangsung di area belakang Pringgitan pada Jumat (7/11/2025) pukul 14.00 WIB hingga 15.11 WIB.

Dalam pidatonya, Sugiri sempat menyinggung isu suap dengan mengatakan, “Enek ora sing bayar nyogok mutasi?” (ada tidak yang membayar untuk mutasi?). Namun, tak lama setelah acara tersebut, ia justru diamankan KPK.

6. Asal Usul dan Latar Belakang Sugiri Sancoko

Sugiri Sancoko dan adiknya Elly Widodo merupakan anak seorang petani asal Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur.

Keduanya menghabiskan masa kecil dan menempuh pendidikan di Ponorogo sebelum akhirnya Sugiri meniti karier politik hingga terpilih sebagai Bupati Bumi Reog.

 
Operasi tangkap tangan KPK di Ponorogo membuka babak baru dalam pemberantasan korupsi di daerah. Fakta bahwa Bupati Sugiri Sancoko dan adik kandungnya, Elly Widodo, ikut diamankan menunjukkan adanya dugaan kuat praktik penyalahgunaan kekuasaan di balik kebijakan mutasi pejabat.

KPK kini tengah melakukan pemeriksaan intensif dan memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Publik pun menantikan hasil resmi dari lembaga antirasuah terkait kasus yang mengguncang Kabupaten Bumi Reog ini.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(tribunmataraman.com/ Pramitha)