Keracunan Makan Bergizi Gratis

Riuh Keracunan MBG, Said Abdullah Usulkan Dapur di Sekolah dan Tak Masalah Jika Pemerintah Evaluasi

Riuh Keracunan MBG, Said Abdullah Usulkan Dapur di Sekolah dan Tak Keberatan Jika Pemerintah Lakukan Evaluasi

Editor: Rendy Nicko
Dok PDI Perjuangan
KETERANGAN PERS - Ketua DPP PDIP sekaligus Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah saat dimintai keterangan oleh pewarta di Senayan, Senin (1/9/2025). 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Munculnya peristiwa keracunan dan kekacauan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu terakhir mendapat respons dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.

Dia melihat beban satu dapur MBG yang harus menyiapkan 3.000 porsi setiap hari terlalu berat. Karena itulah dia mengusulkan agar dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dibuat di setiap sekolah.

“Bebannya terlalu berat kalau 3.000, disesuaikan saja 1.000. Atau, pemerintah dalam hal ini mengambil posisi yang ekstrem: Langsung dapur MBG di sekolah-sekolah,” ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025). 

Menurut Said, untuk menunjang rencana itu, kantin di sekolah-sekolah perlu diperbaiki. Sistem sanitasi di dapur sekolah itu juga harus dipastikan sesuai standar kesehatan. “Cakupannya (dapur) hanya di sekolah itu saja, itu akan lebih luar biasa,” tutur Said. 

Dengan cara ini, guru-guru bakal lebih proaktif untuk terlibat dalam program MBG

Pada model kerja MBG saat ini, sekolah hanya menerima kiriman makanan jadi dari dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kewenangan guru terbatas.

Model "dapur di sekolahan" semacam yang disampaikan Said Abdullah juga diterapkan di China dan Jepang. Sekolah-sekolah terlibat aktif menyiapkan makanan untuk siswa mereka. 

“Kalau langsung ke sekolahnya, mau tidak mau, moralitas guru yang mewajibkan dia untuk ikut terlibat (MBG),” ucap Said. 

Lebih lanjut, politikus PDI-P itu menyebut, anggaran BGN selaku penyelenggara MBG tetap cukup jika program unggulan Presiden Prabowo Subianto dijalankan dengan skema tersebut. 

“Insyaallah cukup, sangat cukup,” tuturnya.

Tak Keberatan Jika Pemerintah Evaluasi

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mempersilakan apabila dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul sejumlah kasus keracunan massal yang melibatkan ribuan siswa.

"Program Makan Gizi Gratis itu adalah program prioritas dari Bapak Presiden. Itu janji Bapak Presiden ketika kampanye. Maka janji itu harus dipenuhi," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Namun, Said menyatakan bahwa dalam perjalanannya selama 10 bulan terakhir, telah terjadi beberapa insiden keracunan massal.

"Padahal nawaitu MBG kita ini bagian dari untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar anak-anak kita menjadi pintar, agar anak-anak kita higienis terjamin," ujarnya.

Said menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai penerima MBG harus menjadi prioritas utama.

Ia menegaskan, program ini tidak boleh semata-mata dilihat dari sisi anggaran, melainkan dari sisi pelaksanaan teknis di lapangan.

"Bukan semata-mata soal anggaran. Bagaimana menyelamatkan anak-anak didik kita ketika mendapat makanan bergizi gratis betul-betul higienis dan sanitasinya baik," tegas Said.

Said menyatakan tidak keberatan apabila pemerintah hendak melakukan evaluasi, asalkan bersifat menyeluruh.

"Muncul isu bagaimana tentang anggarannya, saya berpendapat, kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh silakan evaluasi, tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga pada ekspert yang menangani soal gizi," ungkapnya.

"Kalau itu secara menyeluruh dan dilakukan oleh pemerintah saya yakin isunya tidak lagi anggaran. Karena sasarannya akan tercapai," imbuh Said.

Keracunan Makanan Bergizi Gratis

SEBELUMNYA sekitar 5.620 siswa di berbagai daerah mengalami keracunan setelah menyantap MBG.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, di sejumlah lokasi, makanan MBG yang dikonsumsi siswa terkontaminasi bakteri.

Persoalan itu timbul akibat dapur yang tidak higienis hingga waktu bahan makanan tidak lagi segar. 

Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari membongkar data mengenai insiden siswa keracunan akibat program MBG.

Qodari menuturkan, berdasarkan data dari BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, masing-masing institusi melaporkan bahwa ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan. (*)

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(TribunMataraman.com)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved