Warga Desa Tiron Banyakan Geruduk DPRD Kediri, Tuntut Transparansi Tukar Guling Tanah Kas

Ringkasan Berita:

• Ratusan warga Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri bersama LSM Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kediri menggelar aksi unjuk rasa 
• Unjuk rasa digelar di depan Kantor Gedung DPRD Kabupaten Kediri Kamis (13/11/2025) pagi.
• Mereka menuntut kejelasan dan transparansi proses tukar guling tanah kas desa (TKD) yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kediri-Tulungagung

TRIBUNMATARAMAN.COM I KEDIRI - Ratusan warga Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri bersama LSM Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kediri menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gedung DPRD Kabupaten Kediri Kamis (13/11/2025) pagi.

Mereka menuntut kejelasan dan transparansi proses tukar guling tanah kas desa (TKD) yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kediri-Tulungagung. 

Sejak pukul 09.00 WIB ratusan massa. orang memadati area gerbang kantor DPRD Kabupaten Kediri.

Dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara mereka bergantian berorasi menuntut agar perwakilan dewan menemui mereka secara langsung.

Namun, suasana mulai memanas ketika perwakilan warga yang diizinkan masuk ke gedung DPRD merasa kecewa karena tak satu pun anggota dewan hadir untuk menemui mereka.

Massa pun menilai DPRD tidak serius menanggapi aspirasi rakyat terkait aset publik yang terdampak proyek tol.

Aksi ini sendiri dimulai dari Lapangan Desa Tiron kemudian massa melakukan long march menuju Gedung DPRD Kabupaten Kediri. D

i sepanjang jalan, mereka meneriakkan yel-yel menuntut keadilan dan transparansi proses pelepasan aset desa yang dianggap janggal.

Baca juga: Polisi Tangkap Empat Orang dalam Satu Keluarga Pembunuh Pria di Jember, Beber Peran Tersangka  

Ketua LSM Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kediri Darwiji menyampaikan bahwa aksi ini dilakukan karena DPRD belum memberikan tanggapan atas surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah diajukan sebelumnya.

"Warga hanya ingin kejelasan dan transparansi. Kami mendesak agar DPRD membuka data proses tukar guling tanah kas desa, karena ini menyangkut aset publik," kata Darwiji di depan gedung DPRD Kamis (13/11/2025).

Darwiji juga menegaskan, masyarakat tidak menolak proyek Jalan Tol Kediri-Tulungagung, namun mereka menolak jika proses pembangunan dilakukan dengan mengorbankan hak dan aset desa.

"Kami tidak menolak proyek tol, tapi jangan sampai prosesnya mengorbankan hak dan aset desa," tegasnya.

Menanggapi aksi tersebut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri, Subagiyo mengatakan pihaknya sebenarnya telah dua kali menerima aspirasi warga Desa Tiron.

Namun, pertemuan kali ini tidak bisa dilanjutkan karena sebagian perwakilan dinas terkait tidak hadir.

"Yang jelas, ini sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya kami juga pernah menerima mereka secara total, berkaitan dengan PSN di wilayah barat sungai, khususnya Desa Tiron. Hari ini mereka datang lagi dengan fokus yang lebih mendesak, yaitu terkait aset desa," jelas Subagiyo.

Baca juga: UPDATE KPK Geledah Rumdin Sekda Ponorogo dan Kantor Dinas PUPKP

"Mungkin surat dari sistem Srikandi belum mereka buka, atau memang belum siap hadir hari ini. Tapi kami akan tindak lanjuti. Insyaallah di akhir bulan ini akan digelar RDP ulang dengan menghadirkan semua dinas terkait," imbuhnya.

Subagiyo menekankan bahwa transparansi menjadi kunci utama agar masyarakat mendapat kejelasan dan tidak ada dugaan penyimpangan dalam proses tukar guling tersebut.

"Kami ingin semua prosesnya terbuka dan jelas, supaya tidak ada dugaan atau kecurigaan dari masyarakat bahwa ada hal yang tidak sesuai. Karena ini menyangkut aset desa dan aset pemkab, kita harus pastikan semuanya sesuai aturan," lanjutnya.

Dia menjelaskan bahwa pelepasan TKD Desa Tiron telah melalui mekanisme musyawarah desa (musdes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan masyarakat.

Hasil musyawarah tersebut kini tengah diproses di tingkat provinsi, menunggu hasil appraisal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Sekarang tinggal menunggu apraisal dari Provinsi Jawa Timur. Gubernur sudah menyanggupi bahwa proses ini akan diselesaikan bulan ini. Nantinya, tim provinsi akan melakukan perbandingan antara tanah aset lama dan tanah pengganti agar nilainya sepadan," ujarnya.

Meski begitu, kekecewaan warga belum mereda. Mereka berharap anggota DPRD benar-benar turun langsung memberikan penjelasan dan membuka data publik terkait aset desa tersebut.

(Isya Anshori/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik