Dua Jemaah Haji Kediri Meninggal di Tanah Suci, Dinkes Perketat Pemeriksaan Lansia untuk 2026

TRIBUNMATARAMAN.COM I KEDIRI - Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mencatat meningkatnya risiko kesehatan pada jemaah haji lanjut usia.

Kesimpulan ini didapatkan setelah dua warga Kabupaten Kediri dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji tahun 2025.

Faktor penyakit kronis menjadi penyebab utama, mendorong pemerintah daerah memperketat proses pemeriksaan kesehatan calon jemaah tahun depan.

Hal itu dibahas dalam Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Kediri Tahun 2025 yang digelar di Auditorium RS Simpang Lima Gumul, Rabu (8/10/2025).

Kegiatan ini diikuti perwakilan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Balai Kekarantinaan Kesehatan, serta seluruh puskesmas, rumah sakit rujukan, dan petugas kloter (KPIH).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Kediri dr. Bambang Triyono Putro menjelaskan bahwa dari 1.028 jemaah haji asal Kediri yang berangkat tahun ini dua orang meninggal dunia dan satu batal berangkat karena sakit.

"Dua jemaah meninggal akibat sepsis dengan riwayat diabetes, sedangkan satu orang gagal berangkat karena gagal ginjal stadium akhir," ungkap Bambang saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/10/2025) pagi.

Temuan tersebut, kata Bambang menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pasalnya, jumlah jemaah berusia di atas 60 tahun terus meningkat setiap tahunnya.

Sehingga diperlukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan yang lebih ketat sebelum keberangkatan.

"Minggu ini, puskesmas sudah mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap pertama bagi jemaah calon haji 2026. Pemeriksaan tetap dilakukan dua tahap medis dasar dan lanjutan dengan melibatkan rumah sakit rujukan," imbuhnya.

Baca juga: Terpilih 3 Terbaik Seleksi Sekda Kabupaten Blitar, Termasuk Sekda Kota Blitar

Dinas Kesehatan juga mewanti-wanti agar petugas pemeriksa lebih teliti dalam melakukan pencatatan data kesehatan jamaah di sistem Siskohatkes (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan) karena data tersebut menjadi acuan utama bagi tenaga kesehatan di kloter selama di Tanah Suci.

"Kalau datanya tidak akurat, tentu akan menyulitkan tim kesehatan di Arab Saudi ketika jamaah mengalami sakit," tambahnya.

Selain itu, Dinkes menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi, terutama dengan Kementerian Agama dan pihak rumah sakit. Saat ini, meskipun nomenklatur Kementerian Haji sudah terbentuk di tingkat pusat, koordinasi di daerah masih dilakukan melalui seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

"Untuk tingkat daerah, kami tetap berkoordinasi dengan Kemenag karena kementerian haji versi baru belum terbentuk di level kabupaten," jelasnya.

Melalui evaluasi ini, Dinkes Kediri menargetkan penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2026 lebih siap, dengan fokus pada jamaah lanjut usia dan penguatan sinergi antarinstansi agar pelayanan kesehatan selama ibadah haji berjalan maksimal dan tanpa insiden fatal.

(Isya Anshori/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik