Pemkab Kediri Tunda Pengadaan 28 Kendaraan Dinas Baru, Fokus Pulihkan Kantor Pascakerusuhan

TRIBUNMATARAMAN.COM I KEDIRI - Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan belum akan melakukan pengadaan kendaraan dinas baru untuk satuan kerja yang terdampak kerusuhan 30 Agustus 2025 lalu.

Keterbatasan anggaran membuat pemkab memilih memprioritaskan pemulihan fasilitas perkantoran dan peralatan kerja agar pelayanan publik tetap berjalan.

Kerusuhan yang melanda kompleks Pemkab Kediri kala itu mengakibatkan kerusakan di 18 satuan kerja.

Tidak hanya gedung dan sarana perkantoran, sebanyak 28 unit mobil dinas juga rusak parah, bahkan beberapa diantaranya dibakar massa. Dua sepeda motor dinas pun ikut terdampak.

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri, M. Erfin Fatoni mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pemulihan.

Namun fokus utama tetap pada penyediaan sarana kerja pokok.

"Total pergeseran dari BTT sekitar Rp 5,4 miliar. Sebagian besar digunakan untuk pengadaan peralatan kantor serta pembangunan ruang kerja sementara bagi SKPD yang terdampak," jelasnya Kamis (2/10/2025).

Erfin menegaskan, alokasi tersebut tidak mencakup pengadaan kendaraan dinas baru. Erfin menyebut, pada tahun anggaran 2025 belum ada rencana penambahan armada dinas karena fokus pemulihan pascakerusuhan. 

"Saat ini satuan kerja diminta mengoptimalkan kendaraan yang masih ada," imbuhnya.

Meski begitu, Erfin tidak menutup kemungkinan bahwa pengadaan kendaraan dinas baru akan masuk dalam Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2026 mendatang.

Pasalnya, dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2025 belum ada pos anggaran untuk tambahan kendaraan dinas.

Baca juga: Cara Unik KAI Daop 7 Madiun Rayakan Hari Batik Nasional, Peragaan Busana di Dalam Kereta

Saat ini, dari total dana BTT sekitar Rp 5 miliar masih disisakan hingga akhir tahun. Dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi potensi bencana pada musim penghujan yang segera datang.

"Prioritas Pemkab sekarang adalah menjaga pelayanan publik tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan. Selain itu, dana darurat harus dipersiapkan menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi di penghujung tahun," tegas Erfin.

(Isya Anshori/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik