Anggaran Perbaikan Jalan di Kabupaten Blitar 2026 Rp 140 Miliar, Turun Dibanding 2025

Ringkasan Berita:

• Alokasi anggaran perbaikan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blitar pada 2026, turun sekitar Rp 23 miliar dibandingkan 2025.
• Pada 2026 ini, DPUPR Kabupaten Blitar mendapat alokasi anggaran untuk perbaikan jalan Rp 140 miliar. 
• Sedang pada 2025, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di DPUPR Kabupaten Blitar mencapai Rp 163 miliar

TRIBUNMATARAMAN.COM, BLITAR - Alokasi anggaran perbaikan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blitar pada 2026, turun sekitar Rp 23 miliar dibandingkan 2025.

Pada 2026 ini, DPUPR Kabupaten Blitar mendapat alokasi anggaran untuk perbaikan jalan Rp 140 miliar. 

Sedang pada 2025, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di DPUPR Kabupaten Blitar mencapai Rp 163 miliar. 

"Dibandingkan tahun lalu, anggaran untuk perbaikan jalan tahun ini turun. Tahun lalu, anggaran perbaikan jalan Rp 163 miliar, sedang tahun ini Rp 140 miliar," kata Kepala DPUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal, Jumat (23/1/2026). 

Agus mengatakan, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan turun karena ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. 

Untuk itu, pelaksanaan perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Blitar akan dilakukan secara prioritas sesuai arahan dari pimpinan. 

Menurutnya, ada beberapa titik lokasi perbaikan jalan yang menjadi prioritas pada 2026, antara lain, di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok dan di Menjangan Kalung Kecamatan Garum.

"Termasuk perbaikan jalan di Candi Sewu Penataran juga menjadi prioritas pimpinan. Meski belum secara total, proses perbaikan jalan akan kami cicil tahun ini," ujarnya.

Selain perbaikan jalan, kata Agus, juga ada beberapa proyek strategis yang menjadi prioritas pada 2026.

Baca juga: Pelatih Deltras Widodo C Putro Ingatkan Pemain Tak Remehkan Persipal FC

Salah satu proyek strategis yang menjadi prioritas tahun ini, yaitu, pembangunan jembatan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung yang alokasi anggarannya Rp 8,4 miliar.

"Termasuk kegiatan TMMD juga di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, juga menjadi prioritas kami pada tahun ini," katanya.

Ada 9 Proyek pada 2025 Belum Selesai di 2026

Agus menjelaskan, ada 63 paket pekerjaan senilai Rp 19 miliar pada 2025 yang sistem pembayarannya menggunakan skema lompat tahun. 

Skema pembayaran lompat tahun ini dilakukan karena proses pekerjaan proyek tidak selesai hingga akhir Desember 2025.

Dengan skema pembayaran lompat tahun, sejumlah paket pekerjaan yang belum selesai hingga akhir 2025 dapat dilanjutkan pada 2026 dengan sanksi denda. 

"Total ada 63 paket pekerjaan senilai Rp 19 miliar pada 2025 yang menggunakan skema pembayaran lompat tahun," kata Agus.