“Mohon komunikasi yang baik dengan DPRD Tulungagung, kaitannya dengan pendidikan. Kearifan lokal harus dipakai, jangan hanya ngomong aturan,” tegasnya.

Gunawan mengungkapkan, jajaran Cabdin Pendidikan Provinsi ternyata tidak tahu jumlah lulusan SMP di Kabupaten Tulungagung.

Padahal menurutnya, memahami jumlah lulusan SMP seharusnya menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan PPDB.

Ketidaktahuan ini salah satu yang menyebabkan pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Tulungagung morat-marit.

“Jumlah lulusan SMP di Tulungagung saja tidak tahu, ini kan bumerang. Mau sekolah dimana kalau jumlahnya saja tidak tahu,”tegasnya.

Gunawan mengaku sudah menerima penjelasan dari Sindhu terkait karut-marut  PPDB tingkat SMA di Tulungagung.

Namun penjelasannya tidak rinci, hanya dikatakan sudah diselesaikan dan tidak ada masalah.

Jawaban ini dinila tidak memuaskan sehingga Komisi A akan melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, serta perwakilan partai-partai di DPRD Provinsi Jawa Timur.

“Jangan sampai semakin tahun (pendidikan di Tulungagung) semakin ramai,” pungkas Gunawan.

Sebelumnya pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Kedungwaru menjadi sorotan masyakarat.

Sejumlah siswa ketahuan azimut rumahnya berubah beberapa kali.

Selain itu ada siswa yang rumahnya di atas 1 km bisa diterima di jalur zonasi, padahal data PPDB sistem zonasi di SMAN 1 Kedungwaru hanya 492 meter.

Selain itu ada penggunaan Kartu Keluarga yang belum genap 1 tahun.

Namun selama ini belum ada penjelasan dari SMAN 1 Kedungwaru maupun Kacabdin.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor" eben haezer