TRIBUNMATARAMAN.COM -  Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)  pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Senin (26/2/2024) di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Total dana yang dihibahkan sebesar Rp 5 miliar, masing-masing ke Polres Tulungagung sebesar Rp 4 miliar, dan Kodim 0807/Tulungagung sebesar Rp 1 miliar.

Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, mengatakan hibah ini bagian tanggung jawab Pemkab untuk mengamankan Pilkada, Oktober 2024 mendatang.

"Hibah ini supaya petugas bisa lebih fokus pada pengamanan, kondisi wilayah terjaga dengan baik," ujar Heru.

Hibah untuk TNI akan dicairkan dalam 3 tahap, sementara untuk Polri dicairkan 2 tahap.

Pencairan pertama akan dilakukan setelah kedua lembaga melengkapi berkas

Heru berharap secepatnya pencairan bisa dilakukan, setidaknya di Bulan Maret 2023.

"Pokoknya begitu dokumen administrasi selesai, akan langsung dicairkan tahap pertama. Pendanaan ini penting untuk pengamanan dari persiapan, pendaftaran, pelaksanaan dan pascapencoblosan," jelas Heru.

Kapolres Tulungagung, AKBP Teuku Arsya Khadafi, mengatakan besaran dana hibah ini berdasar pembahasan kedua belah pihak.

Dana ini akan dimaksimalkan untuk pengamanan sebelum tahapan Pilkada dimulai, seperti pemetaan dan penggalangan.

Namun dana paling besar akan tersedot untuk pengamanan saat pelaksanaan pencoblosan, dan pascapencoblosan.

"Sebelum pendaftaran calon dibuka, kami sidah melakukan pengamanan dan penggalangan," tegas Arsya.

Lanjutnya, Polres Tulungagung akan  segera  melengkapi dokumen yang dibutuhkan agar lekas bisa pencairan tahap pertama.

Arsya berharap kondisi Kabupaten Tulungagung tetap aman dan kondusif, seperti saat Pemilu 2024.

Situasi ini bisa tercipta dengan kepedulian warga Tulungagung yang sama-sama menjaga kondusivitas.

Sebelumnya Pemkab Tulungagung telah menandatangani NPHD pelaksanaan Pemilu 2024.

Total dana yang dialokasikan untuk Pilkada lebih dari Rp 70 juta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung mendapatkan alokasi Rp 53 miliar lebih, sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan alokasi Rp 17 miliar.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer