TRIBUNMATARAMAN.COM - Ribuan buruh dari Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya, menggelar demo di depan kantor Gubernur Jatim, Jl Pahlawan, kota Surabaya, siang ini (30/11/2023).

Kabarnya, demo buruh di Depan Kantor Gubernur Jatim dimulai pada sekira pukul 13.00.

Kendati begitu, bisa saja sebelum dhuhur sudah banyak buruh yang datang ke Jalan Pahlawan, mengingat banyak massa yang berasal dari luar Kota Surabaya.

Baca juga: Gubernur Khofifah Belum Putuskan Besaran UMK 2024 Untuk Kota dan Kabupaten di Jatim

Ada sebanyak 3.000 polisi diterjunkan mengawal demo buruh di Surabaya ini.

Pihak Kepolisian memberlakukan pengalihan arus sementara di sejumlah titik.

"Arus lalu lintas dari arah Jalan Stasiun Kota menuju Jalan Pahlawan diarahkan ke Jalan Sulung. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jagalan yang menuju Jalan Pasar Besar ditutup dialihkan ke Jalan Jalan Peneleh," terang Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurahman.

Kemudian, arus dari Jalan Bubutan menuju Jalan Pahlawan dialihkan melintas ke Jalan Indrapura. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota.

Sedangkan arus lalu lintas dari Jalan Dupak yang menuju Jalan Tembaan dibelokkan ke kanan menuju Jalan Semarang

"Catatan apabila massa tidak menutup jalan arus lalu lintas dari Bubutan, Jalan Veteran, Jalan Kebon Rojo, Jalan Pahlawan maka akan dibuka separuh jalan. Tapi diterapkan sistem buka tutup," jelasnya.

Bagi masyarakat yang mengikuti demo tersebut hendaknya memarkir kendaraan di tempat aman. Dishub Surabaya menyedikan beberapa kantong parkir. Di antaranya Jalan Johar, Jalan Pasar Pabean Wetan. Kemudian Jalan Pahlawan depan kantor Gubernur Jawa Timur dan Jalan Pasar Besar sisi kiri Kantor Bappeda Jawa Timur.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa telah menggelar rapat dengan dewan pengupahan dan para perwakilan serikat buruh di Jawa Timur jelang penetapan UMK Jawa Timur tahun 2024. 

Rapat tertutup digelar pada Rabu (29/11/2023) malam.

Ahmad Fauzi Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim mengatakan, rapat semalam berlangsung dengan kondusif.

Gubernur telah menyerap seluruh aspirasi dari kalangan buruh.

"Pada rapat semalam, pertama kami menyampaikan pada gubernur bahwa pemerintah pusat sudah tidak bersahabat. Oleh sebab itu segala cara dilakukan pemerintah pusat agar bupati walikota tidak menandatangani UMK yang kita usulkan agar naik signifikan," tegas Fauzi, Kamis (30/11/2023).

Bukti dari ketidakberpihakan pemerintah pada buruh yang paling terlihat, menurut Fauzi adalah dengan terbitnya aturan PP No 51 Tahun 2023 terkait penetapan UMP UMK tahun 2024. Dimana dalam aturan itu terdapat formulasi UMK tahun 2024 yang tidak boleh naik tinggi. 

"Bisa dibayangkan bahwa sesuai aturan PP No 51, kenaikan hanya Rp 36 ribu. Sedangkan harga beras sekarang saja berapa. Tentu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup para pekerja," tegasnya.

Namun, Fauzi menegaskan bahwa penetapan UMK dilakukan oleh Gubernur. Bukan pemerintah pusat maupun bupati wali kota yang sifatnya hanya mengusulkan. Sehingga para pekerja hanya bisa mengandalkan Gubernur aagar dalam hal ini bisa mengambil jalan keluar terbaik.

"Kami berharap Gubernur sebagai eksekutor dan penentu penetapan UMK tahun 2024 bisa mengambil jalan keluar terbaik. Meskipun kami juga paham bahwa perusahaan akan berat dan ekonomi sedang lesu, kami berharap agar usulan kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 15 persen," tegasnya.

"Agar ring 1 bisa naik sekitar Rp 200 ribu. Usulan kami Surabaya bisa naik Rp 270 ribu, Sidoarjo dan sekitarnya di ring 1 juga tidak jauh dari itu. Kami berharap ini bisa disetujui," imbuh Fauzi.

Padahal jika PP No 51 Tahun 2023, kenaikan UMK di Surabaya akan hanya berkisar Rp 165 ribu. Untuk itu pihaknya berharap Gubernur Khofifah bisa mengambil kebupusan yang paling bijak.

Fauzi mengatakan bahwa dalam rapat semalam, Gubernur Khofifah mendengarkan semua aspirasi para buruh. Namun hingga semalam Fauzi menyebut belum ada kepastian penetapan. 

"Beliau menyapa senyum pada buruh dan mendengarkan. Namun dalam menjawab kebijakan penetapan UMK ini beliau menyebut akan istikhoroh dulu. Maka kita akan doakan hasilnya akan baik untuk pekerja," tegas Fauzi. 

(tony hermawan/fatimatuz zahroh/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer