TRIBUNMATARAMAN.COM - Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur telah menggelar Rakor Bersama Pemda dan Mitra Pembangunan terkait Implementasi Kurikulum Merdeka dan Optimalisasi Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) Jawa Timur 2023, Rabu (13/9/2023) hingga Kamis (15/9/2023) lalu.
Rakor ini digelar di Surabaya dan diikuti oleh sekitar 12 mitra pembangunan dan perwakilan 38 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
Rakor ini digelar untuk menindaklanjuti program prioritas Kemendikbud Ristek, khususnya terkait Implementasi Kurikulum Merdeka.
Selain itu, juga untuk menggalang mitra pembangunan yang telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan atau satuan pendidikan di kabupaten dan kota di Jawa Timur, dalam pelaksanaan Implemetnasi Kurikulum Merdeka.
Kemudian, untuk menetapkan Strategi dan kolaborasi antara mitra pembangunan, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan, dalam percepatan pemanfaatan PMM dan aktivitas pada komunitas belajar.
Ketiga, juga untuk berbagi praktik baik kegiatan mitra pembangunan yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan di Dinas Pendidikan Jawa Timur, Suhartatik S.Pd., M.Si, mengatakan implementasi Kurikulum Merdeka di Jawa Timur telah memasuki tahun ketiga di semua jenjang.
Saat ini sudah 99 persen lembaga pendidikan, dari total 4.044 lembaga PAUD sampai SMA di Jawa Timur, melaksanakan IKM.
"Dari perjalanan itu, ada sinergitas antara Pemda, Mitra Pembangunan, dan satuan pendidikan serta komunitas-komunitas belajar," katanya.
Di Jawa Timur, lanjutnya, agar IKM di Jatim bisa dipahami oleh semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenjang, Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah mendorong Dinas Pendidikan se-Jawa Timur dan para kepala daerah se-Jawa Timur untuk mengakselerasi IKM.
"Beliau ingin kualitas pendidikan itu bisa merata di semua jenjang dan daerah. Sehingga perlu ada komitmen dan integritas agar IKM dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
Dia menambahkan, perlu ada tindak lanjut agar IKM berkembang baik dan semakin dipahami semua guru dan tenaga pendidikan di semua kabupaten/kota maupun provinsi.
Berbagai kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain menggandeng mitra pembangunan, salah satunya Putra Sampoerna Foundation.
"Sudah dua tahun ini kami mengadakan program Guru Binar bersama Sampoerna Foundation. Kemarin sasarannya Banyuwangi. tahun ini, di Pamekasan Madura. Ada 100 guru yang dilatih Sampoerna Foundation dengan gratis. Kami berharap apa yang sudah dilakukan di Provinsi, dapat ditiru di kabupaten dan kota," tuturnya.
Kebijakan lainnya adalah memberdayakan pengawas untuk mendampingi pelaksanaan IKM, baik yang secara mandiri maupun di sekolah penggerak.
"Karena dengan adanya pengawas yang bergerak, maka IKM kualitasnya akan merata. Kami juga mengadakan kerjasama dengan BBPMP dan BBGP (Balai Besar Guru Penggerak)," katanya mengakhiri.
Penulis: Bagus Priambodo, Pengelola Website BBPMP Jatim
(tribunmataraman.com)