Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
Lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan IPK minimal, D-III 2,75, S-1 3,00, S-2 3,20

Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli

Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan satuan kerja/unit di lingkungan BKN;

Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasikemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya
Wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar

Penyandang disabilitas mencantumkan dokumen keterangan dokter.

Dikutip dari portal SSCASN berikut instansi pemerintahan yang membuka pendaftaran rekrutmen untuk lulusan SLTA/SMA :

1. Kementerian Perhubungan

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

4. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

5. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

6. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

7. Pemerintah Kabupaten Bangka

8. Pemerintah Kabupaten Bintan

9. Pemerintah Kabupaten Cilacap

10. Pemerintah Kabupaten Garut

11. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

12. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

13. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

14. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

15. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

16. Pemerintah Kabupaten Kuningan

17. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota

18. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

19. Pemerintah Kabupaten Muna Barat

20. Pemerintah Kabupaten Natuna

21. Pemerintah Kabupaten Pamekasan

22. Pemerintah Kabupaten Pasuruan

23. Pemerintah Kabupaten Pinrang

24. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

25. Pemerintah Kabupaten Seruyan

26. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

27. Pemerintah Kabupaten Sukamara

28. Pemerintah Kabupaten Tana Laut

29. Pemerintah Kota Bengkulu

30. Pemerintah Kota Palangkaraya

31. Pemerintah Kota Samarinda

32. Pemerintah Kota Tasikmalaya

33. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(tribunmataraman.com)